Ditemukan 7373 dokumen yang sesuai dengan query
Tjipta Lesmana, author
Pekerjaan wartawan di era Orde Baru sering dilukiskan "sulit", karena di satu sisi wartawan gigih menuntut kebebasan seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Pokok Pers, tetapi di sisi lain pemerintah menilai kebebasan pers tanpa pembinaan dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi stabilitas nasional; padahal stabilitas nasional diyakini sebagai persyaratan mutlak...
2001
D198
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bhima Dwipayudhanto, author
Selama lebih dari 25 tahun, pemerintah Indonesia telah berhasil menerapkan subsidi BBM. Dengan terpukulnya perekonomian Indonesia akibat krisis moneter, masalah penghapusan subsidi BBM, walaupun terkait dalam lingkup ekonomi, merupakan masalah yang secara politis bersifat sensitif. Tingginya beban subsidi BBM pada anggaran belanja negara menyebabkan pemerintah Indonesia mencari cara untuk menghapusnya.
Dengan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12026
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indah Sri Milawati, author
Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.
Industri rokok saat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T12057
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Denny Abdi, author
ABSTRAK
Persemakmuran Negara-negara Merdeka atau yang dikenal juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) pertama kali didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Belarus, Rusia, dan Ukraina . Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada saat itu berusaha keras mempertahankan kesatuan Uni Soviet dengan suatu usulan "Persetujuan Uni Baru", yang akhirnya gagal karena...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
P. Ferry Helianto, author
Lepasnya Timor Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. Berawal dari disposisi surat PM Howard yang dialamatkan kepada Presiden Habibie, yang dalam suratnya, Howard menyarankan agar Indonesia memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Timor Timur. Surat tersebut jelas membuat posisi Indonesia merasa dilecehkan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T12373
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Priyanto Wibowo, author
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2002
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
R. Aju Eko Suprapti, author
Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12571
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Harliman, author
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih mempunyai jumlah tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, keadaan akan mengakibatkan beban bagi Pemda DKI Jakarta, khususnya untuk biaya pemeliharaan dan penjagaan kondisi fisik dari penyerobotan pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Keberadaan aset yang belum optimal, berlokasi pada areal yang strategis dan...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Susilo, author
Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan dilimpahkannya kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk dialihkannya aset dan dokumen, personil, dan pembiayaan.
Jika dilihat dari pengalihan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12581
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syamsu Rizal, author
Penetapan 26 dari sekitar 300 Daerah Tingkat II sebagai Percontohan Otonomi Daerah merupakan tahapan awal dari serangkaian tahapan dalam melaksanakan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Indonesia. Namun, karena pertimbangan tertentu, tidak semua Daerah Tingkat II dapat melaksanakannya. Dengan demikian, Daerah-daerah Tingkat II di Indonesia dapat...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
