Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Anna Fariani, author

Putusan-putusan dan penetapan-penetapan pengadilan mengenai hipotik atas tanah

1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Safira Ayudiatri, author

Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terhadap Objek Sengketa Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Ag/2020) = Land Occupation As Object Of Dispute According To Land Tenure Letter (Case Study 636 K/AG/2020)

Penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan berdasarkan surat penitipan dibawah tangan dan surat keterangan penguasaan tanah dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam penguasaan tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik suatu bidang tanah tanpa alas hak berdasarkan surat penguasaan tanah ditinjau dari hukum positif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Siti Aprilia, author

Klausula Force Majeur Dalam Ppjb Pt. Muara Wisesa Samudera Sebagai Dasar Pemaaf Atas Tidak Terlaksananya Perjanjian Proyek Reklamasi Pulau G = Force Majeur Clause in PPJB PT. Muara Wisesa Samudra as a Legal Excuse for the Non Performance of the G Island Reclamation Project Agreement

Penelitian ini membahas berkaitan dengan regulasi reklamasi dan permasalahannya di Indonesia. Terutama menyoroti pembangunan Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudera dalam Proyek Pluit City. Pada proses pembangunan reklamasi di Pulau G sebagai tanah yang akan dibangun proyek Pluit City oleh pengembang terdapat beberapa kendala diantaranya moratorium dan hambatan perpanjangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Maruarar, author

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat: aspek penting pembangunan Indonesia menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat

Hukum pertanahan nasional meninggalkan sistem kolonial yang dualistis menjadi suatu sistem yang utuh berdasarkan hukum adat. Hukum pertanahan nasional dalam Undang Undang Pokok Agraria didasarkan pada hukum adat dan mengakui eksitensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sepanjang masih hidup. Tetapi pengakuan dan perlindungan ...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 009 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Reforma agraria : mandat politik, konstitusi, dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat / BPN RI

Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI, 2007

346.043 BAD r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Howard Julio Tigris, Author

Status hukum reklamasi Teluk Jakarta ditinjau dari hukum pertanahan = Legal status of Teluk Jakarta reclamation from land law perspective

ABSTRAK<>br> Reklamasi tanah sebagai salah satu cara untuk mengadakan tanah menjadi isu panas akhir-akhir ini di Indonesia, terutama Jakarta, mengingat adanya rencana reklamasi Teluk Jakarta yang terdiri dari 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Untuk melihat legitimasi hukum dari praktik ini, Skripsi ini akan meninjau peraturan perundang-undangan terkait reklamasi, mulai...

2017

S66617

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lazuardi Adnan, author

Tinjauan yuridis atas kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing = Juridical review of ownership of flat units by foreign citizens

Undang-undang tentang rumah susun yang merupakan bagian dari peraturan hukum tanah di Indonesia tentunya bersumber pada kaidah hukum tanah nasional. Walaupun demikian, Penerapan asas pemisahan horizontal yang merupakan asas hukum adat pada undang-undang rumah susun masih menjadi pertanyaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52156

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fadel Ilham Bagusti, author

Keberlangsungan Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Jakarta Utara: Kajian Putusan-Putusan Pengadilan (Putusan Pertama Nomor 24/G/2019/PTUN.JKT, Putusan Banding Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT, Putusan Kasasi Nomor 227 K/TUN/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor = The Sustainability of the Reclamation Implementation of North Jakarta Island H: A Review of Court Decisions (First Decision Number 24/G/2019/PTUN. JKT, Appeal Decision Number 268/B/2019/PT. TUN. JKT, Cassation Decision Number 227 K / TUN / 2020 and Review

Pada Tahun 2015, pelaksanaan reklamasi telah dimulai di Pantai Utara Jakarta dengan izin Gubernur Basuki Basuki Tjahaja Purnama Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2637 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Kepada PT. Taman Harapan Indah, tidak terelakan pada pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta menjadi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arie Sukanti Sumantri, author

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

346.04 HUT k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kok, SY, auhtor

The torrens system and equitable principles

Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2010

340.56 KOK t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian