Hasil Pencarian

Ditemukan 341 dokumen yang sesuai dengan query

When states go broke : the origins, context, and solutions for the American States in fiscal crisis

New York: Cambridge University Press , 2012

336.013 73 WHE

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adrian Sutedi, author

Hukum kepailitan

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

346.078 ADR h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aritonang, Nestia, author

Perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan putusan pailit atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh kurator menurut undang-undang no 37 tahun 2004 = The legal protection and legal remedy for debtor after the annulment of bankruptcy verdict over the bankruptcy assets which have been executed by the curator according to law of republic of Indonesia number 37 year 2004

[Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan pernyataan pailit debitor atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa setelah pembatalan putusan pailit, debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, kecuali terhadap harta...

2014

S54335

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Syamsudin Manan, author

Hukum kepailitan Indonesia

Jakarta: Tatanusa, 2012

346.078 SIN h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pramanda Anggraeni, author

Penafsiran piutang yang dialihkan cessie dalam perkara kepailitan (studi kasus dengan nomer perkara 764 K/PDT. Sus/2010 dan 662 K/PDT/Sus 2011) = interpreting the route accounts receivables cessie in bankruptcy case ( case studies with case number 764 KPDT/Sus 2010 and 662 K/PDT/Sus 2011 / Pramanda Anggraeni

ABSTRAK

Kepailitan menurut undang-undang adalah sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satu syarat untuk memailitkan debitor adalah dimana debitor memiliki 2 kreditor atau lebih yang utang nya sudah jatuh tempo dan dapat...

Universitas Indonesia, 2014

S55433

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shahnaz Amanda, author

Tinjauan yuridis sengketa antara kurator dengan kreditur Direktorat Jenderal Pajak dalam sengketa boedel pailit = Juridical review of curator against Directorate General of taxes in bankruptcy property dispute

Utang pajak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hutang lainnya di dalam suatu kepailitan. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini yang berwenang melakukan penagihan utang pajak di dalam suatu kepailitan. Sengketa pembagian harta pailit kerap terjadi antara Kurator dengan kreditur di dalam suatu proses kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan bahwa penerapan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S57707

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harwindra Syahriar, author

Tinjauan yuridis perusahaan modal ventura sebagai subyek hukum dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (Studi kasus PT. Brent Ventura) = Venture capital company as a subject of bancruptcy based on The Bancruptcy Laws Of Indonesia Law review (The case of PT. Brent Ventura)

Dewasa ini lembaga kepailitan menjadi solusi bagi pihak-pihak yang mencari solusi utang piutang yang damai dan adil bagi debitur maupun kreditur. Dan dengan perkembangan ekonomi sekarang dan pengaruh globalisasi di Indonesia dewasa ini, banyak lahir perusahaan-perusahaan yang modalnya merupakan pinjaman yang berasal dari obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62433

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yusriza Abdullah Pratama, author

Studi kasus pailitnya PT Andalan Artha Advisindo sekurtitas (PT AAAS) dan praktik kepailitan perusahaan efek di pasar modal Indonesia ditinjau dari undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Study cases bankruptcy of PT Andalan Artha Advisindo Securities (PTAAAS)and practice of bankruptcy securities company in capital market indonesia based on law no 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of payment / Yusriza Abdullah Pratama

ABSTRAK
Tesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonan pernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian...

2016

T45672

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mayanda Reynaldi Iriano, author

Kepastian hukum dalam mengeksekusi putusan arbitrase melalui kepailitan studi kasus putusan pengadilan niaga no. 36/pdt.sus.pailit/2014/pn.niaga.jkt.pst = Legal certainty in executing arbitral award trough bankruptcy case study on commercial court no 36 pdt sus pailit 2014 pn niaga jkt pst

Klausul arbitrase sudah semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dalam hal di antaranya adalah tentang sengketa utang piutang. Khusus mengenai kewenangan absolut pengadilan memeriksa permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang memuat ketentuan khusus berkenaan...

2016

S66766

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kezia Santoso, author

Tindakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kedua setelah adanya homologasi perdamaian : analisis Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst = Second suspension of payment after settlement that has been ratified : case analysis No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dimana homologasi perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak diperkenankan adanya PKPU kedua. Apabila tindakan ini dibiarkan maka akan muncul ketidakpastian hukum. Pokok permasalahannya adalah apakah upaya hukum tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian hukum yang dipakai...

2017

T48620

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian