Hasil Pencarian

Ditemukan 342 dokumen yang sesuai dengan query

Iman Sjahputra Tunggal, author

Susunan dalam satu naskah undang-undang kepailitan dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1/1998

Jakarta: Harvarindo, 1999

346.078 IMA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zainal Asikin, author

Hukum kepailitan dan penundaan pembayaran di Indonesia

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

346.078 ZAI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya 2004. jakarta 17-18 Februari 2004: Mediasi Dan court annexed mediation

Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005

341.52 PRO (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rachmadi Usman, author

Dimensi hukum kepailitan di Indonesia

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

346.078 RAC d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bagus irawan,1963-, author

Aspek-Aspek Hukum Kepailitan : Perusahaan; dan Asuransi: Analisis Yuridis tentang Kepailitan: Perusahaan: dan Asuransi Manulife dan Prodential)

Aspects of bankruptcy, corporate law, and insurance law in Indonesia...

Bandung: Alumni, 2007

346.066 BAG a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran utang 2004: UU RI No.37 Tahun 2004 dilengkapi PPRI No. 10 tahun 2005 tentang penghitungan jumlah hak suara kreditor

Jakarta: Sinar Grafika , 2006

346.078 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Erick Andhika, author

Pemailitan badan usaha oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dengan dasar kepentingan umum (studi kasus putusan pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat Nomor / 23/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Bankruptcy petition for bussiness entity by the state prosecutor of the republic of Indonesia on the basis of common interests (case study commerce court ruling the Indonesian Republic numbers Nomor 23/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)

ABSTRAK Pemberian pinjaman dan perolehan pinjaman merupakan kegiatan yang lazim terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan di antara kedua belah pihak telah memiliki suatu kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal yang disepakati. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan belum atau tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka salah satu cara...

2014

S56672

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marinc, Matej, auhtor

The economics of bank bankruptcy law

[This book shows that a special bank bankruptcy regime is desirable for the efficient restructuring and/or liquidation of distressed banks. It explores in detail both the principal features of corporate bankruptcy law and the specific characteristics of banks including the importance of public confidence, negative externalities of bank failures, fragmented...

Berlin : [Springer, ], 2012

e20397425

eBooks Universitas Indonesia Library

Reno Gandakusuma, author

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan (Studi Kasus : PT. Multi Structure) = Juridical Review of Summary Proof in Bankruptcy (Case Study : PT. Multi Structure)

Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan, dengan studi kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure. Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah diatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang...

2016

S62734

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Azsmar Haliem, author

Permohonan pernyataan kepailitan oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum: studi kasus: putusan no. 02/Pailit/2005/PN. Niaga/Mdn dan putusan no. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst = Bankruptcy petition by the state prosecutor for public interest case study putusan no. 02/Pailit/2005/PN. Niaga/Mdn and putusan no. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUKPKPU. Adapun kondisi-kondisi yang dapat dijadikan alasan kepentingan umum itu sendiri, belum didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan. Hal ini menyebabkan luasnya cakupan unsur kepentingan umum. Metode penelitian pada...

2017

S69916

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian