Hasil Pencarian

Ditemukan 205 dokumen yang sesuai dengan query

Soratha, Yhodisman, author

Pengaturan sanksi administrasi atas pelanggaran hak asasi manusia di bidang ketenaga kerjaan

Tesis ini membahas perihal pengaturan sanksi administrasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Pengaturan sanksi administrasi dalam suatu undangundang merupakan upaya dari pembuat undang-undang untuk memaksa agar norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Selain itu juga disimpulkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T23536

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Research strengths of universities in the developing countries of the commonwealth

London: Association of Commonwealth Universities, 1976

001.43 ASS r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Carroll, Alex, 1947-, author

Constitutional and administrative law

Harlow : Pearson Longman, 2007

342.41 CAR c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adeline Syahda, author

Disparitas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) = The Disparity in Handling Violations of the Administration of Elections for Governors, Regents and Mayors in Law Number 10 of 2016 and Handling of Violations of Election Administration in Law Number 7 of 2017 by the Election Supervisory Body (Bawaslu)

Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu oleh Bawaslu dan jajaran sesuai dengan mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Keduanya menggunakan mekanisme yang bebeda yaitu mekanisme penerimaan laporan, kajian dengan produk rekomendasi untuk pilkada dan mekanisme adjudikasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Unifah Rosyidi, author

Reformasi administrasi subnasional: suatu analysis reformasi administrasi kecamatan di kota Bogor = Sub-national administrative reform: an analysis of subdistrict administrative reform in Bogor municipality

Kecamatan merupakan struktur tertua dalam struktur pemerintahan subnasional. Sebelum lahir Undang-Undang (UU) Desentralisasi Tahun 1903, Belanda hanya membangun struktur pemerintahan subnasional menurut asas dekonsentrasi dengan kecamatan (onderdistrict) selaku struktur terbawah yang terus dipertahankan hingga jaman kemerdekaan. UU No. 5/1974 menentukan kecamatan tetap sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi yang dipimpin...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007

D728

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Newman, William H., author

Administrative action: the techniques of organization and management

Tokyo: Prentice-Hall of Japan, 1963

658 NEW a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan undang-undang, peraturan-peraturan, penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1946

Jakarta : SK Seno, 1946

342.025 98 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan? Perbandingan antara Administrasi Negara Jerman dan Indonesia dalam Hubungannya dengan RUU Administrasi Pemerintahan

Attempting political democratization, strengthening macroeconomic condition, and developing independent judiciary have been three sector paid more concerns in Indonesia. Beside, administrative reform in Indonesia is considered another sector that is so worth to perform since it plays significant role as prerequisite infrastructure in which other reform efforts are preceded as...

JUIPJPM

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Indroharto, author

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991

342.06 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nindya Meylani, author

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and or error in impelementing regulations

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian