Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query

Sri Hartati, author

Tinjauan yuridis peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik terkait dengan berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik = Review Juridical Role In Making Notary Certificate Establishment Party Politics Related to the Introduction of Law Number 2 Year 2008 About Political Parties

Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25990

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Chatamarrasjid Ais, author

Badan hukum yayasan : suatu analisis mengenai yayasan sebagai suatu badan hukum sosial

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

346.066 CHA b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Berliana Chandra Dewi, author

Peran dan Fungsi Notaris dalam Mekanisme Pengesahan Legalitas Badan Hukum Generasi Muda FKPPI yang Mengalami Konflik Internal dalam Peleburan = Role and Functions of the Notary in the Legality Approval Mechanism FKPPI Young Generation Legal Entities which Experience Conflict Internals in Smelting

Peran dan fungsi Notaris dalam mekanisme pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan diperlukan, karena legalitas suatu badan hukum perlu didaftarkan melalui akta notaris kemudian, didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun, bukan hanya pendaftaran legalitas, namun peran notaris juga diperlukan dalam pembatalan akta tersebut, apabila terjadi konflik dalam pengesahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Gelora Mahardika, author

Efisiensi penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagai perwujudan asas kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan = Efficiency of internal dispute settlement parties as the embodiment of the principle of rule of law in public administration internal dispute of political party case study post reform era

Tesis ini membahas tentang dinamika perselisihan internal partai politik paska reformasi. Bagaimana terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status partai politik. Badan hukum yang pada awalnya berfungsi untuk mengembalikan kedaulatan partai politik ke tangan anggota justru menjadi alat politik baru bagi pemerintah. Berbagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46153

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Akbar Idris, author

Analisis Penanganan Gagal Bayar Daerah sebagai Badan Hukum Publik dalam Pengaturan Keuangan Daerah di Indonesia = Analysis of Managing Default for Regions as Public Legal Person in Indonesian Regional Finance Regulations

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga daerah memiliki kewenangannya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan. Salah satu tolak ukur dalam penilaian sistem desentralisasi adalah dari segi keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa bagi daerah kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada kepala daerah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Misriyah, author

Analisis Mengenai Status Perseroan Terbatas Yang Jangka Waktu Pendiriannya Telah Berakhir Dan Status Kepemilikan Tanahnya Yang Tidak Pernah Didaftarkan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Pdt/2017) = Analysis of the Status of a Limited Liability Company whose establishment period has ended and the status of land ownership that has never been registered (Case Study on Supreme Court Decision Number 540 K / Pdt / 2017)

Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library