Hasil Pencarian

Ditemukan 92 dokumen yang sesuai dengan query

Tiara Nuswantari, author

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan Yang Berstatus Badan Hukum dan Non Badan Hukum = The Legal Protection of Foundation's Assets As a Legal Entity and As a Non Legal Entity

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31404

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Vanessa Angelina, author

Akibat Hukum Pembatalan Akta Yayasan Sehubungan Dengan Pendaftaran Yayasan Sebagai Badan Hukum Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020 = Legal Consequences of Cancellation of Foundation Deed in Connection With Registration of Foundation as Legal Entities For Decision Analysis The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3630 K/Pdt.2020

Badan hukum yayasan yang telah dibatalkan seharusnya tidak dapat diangkat kembali oleh organ pembina yang telah lama mengundurkan diri. Pada kenyataannya, pendirian Yayasan Pengusaha Banyumas didirikan berdasarkan akta yang telah dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Barahunni Astia Sumarlim, author

Status hukum perseroan terbatas kosong akibat ketiadaan anggota direksi serta implikasinya terhadap tanggung jawab organ perseroan = Legal status of the inactive limited liability company due to the absence of directors and its implications to the responsibilities of the companys organ

Suatu perseroan terbatas pada dasarnya didirikan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Namun di dalam praktik terdapat suatu perseroan terbatas yang disebut PT Kosong karena tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, tentang status hukum dari suatu PT X sebagai PT Kosong akibat terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42094

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

FX. Denny Satria Aliandu, author

Analisis Hukum Pelayanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum = Legal Analysis of Limited Liability Company Services in the System Legal Entity Administration at the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the event of illegal acts

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sri Kusdinarti, author

Penyelenggaraan kegiatan usaha rumah sakit oleh badan hukum berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (studi kasus: Yayasan Bhakti Timah) = implementation of hospital business activity by legal entity based on indonesian law no 44 year 2009 concerning hospital (case study Yayasan Bhakti Timah) / Sri Kusdinarti

ABSTRAK
Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks yang melibatkan berbagai jenis tenaga kesehatan dengan bidang keilmuan yang berbeda dan harus berinteraksi satu sama lain. Dari aspek pembiayaan, Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup besar dan berkesinambungan....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41528

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Feny Triagustina, author

Audit sistem informasi dalam rangka mendukung audit keuangan atas entitas PQRS = Information system auditing in support of financial audit of PQRS entity / Feny Triagustina

[ABSTRAK
Sistem informasi merupakan bentuk dari pemenuhan kebutuhan perusahaan akan ketersediaan informasi yang cepat, tepat waktu, relevan dan akurat dalam bentuk yang terorganisir dan rapi. Keberadaan sistem informasi dapat mengurangi risikorisiko yang ditimbulkan oleh sistem manual. Disisi lain, risiko-risiko baru muncul dan membutuhkan bentuk pengendalian yang spesifik. Perusahaan perlu melakukan...

2015

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Grace Giovani, author

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Ditinjau dari Hukum Telematika dan Kenotariatan

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36275

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ketty Astari, author

Pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum: analisis hukum terhadap sistem administrasi badan hukum = The settings of association as legal entity legal: analysis on legal entity administration systems

Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48597

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ghali Fairuzy Windiansyah, author

The comparison of legal person with the aspect of private international law in Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and Vietnam = Perbandingan badan hukum dengan aspek hukum perdata internasional di Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan

Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hafizha Rika Nasution, author

Pengaturan mengenai pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ditinjau dari sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid) koperassi = Regulations concerning the ratification of Cooperative Legal Entities in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronically Judging from the nature of the Cooperative Legal Entity (Rechtpersoonlijkheid) / Hafizha Rika Nasution

ABSTRAK

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP....

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian