Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Reni Dwi Purnomosari, author
Pembentukan tipe sistem lembaga ketatanegaraan, dipilih oleh suatu negara, tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya. Biasanya dalam suatu sitem parlemen, kamar kedua/majelistinggi dibentuk untuk menampung perwakilan lainyang berbeda dari kamarpertama/majelis rendah, yaitu untuk kepentinfan kelas sosial, ekonomi atau perbedaan teritorial.....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T37698
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sikumbang, Sony Maulana, author
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Dzulfikar Fikri, author
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. DPD sebagai lembaga negara baru setelah amandemen UUD 1945 awalnya diharapkan dapat merealisasikan sistem dua...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arifuddin, author
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1935
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Kiki Mikkail Massardi, author
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga Legislatif yang tergolong baru tetapi memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang yang akan menentukan kehidupan masyarakat di masa mendatang perlu terus berupaya untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui track record yang dikelola melalui manajemen ketahanan lembaga dan kualitas produk...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
