Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query
Alif Suhada Nibra, author
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 telah dicabut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur prosedur perebutan di sisi lain dalam keputusan KPPU yang telah sudah final dan mengikat tidak termasuk daftar aset atau objek yang menjamin impleme keputusan. Dalam perkembangannya ada petisi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Elisa Putri Crhistanty B. Nahor, author
Salah satu dampak adanya globalisasi ditemukan pada interaksi pelaku usaha yang melibatkan unsur asing. Dalam kegiatan usahanya, salah satu resiko yang harus dihadapi pelaku usaha adalah kepailitan. Kepailitan yang melibatkan unsur asing disebut Kepailitan Lintas Batas. Kasus Kepailitan Lintas Batas dapat ditemukan dalam Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Putusan No. 26/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marpaung, Michael Arthur Schumihar, author
Tulisan ini membahas tentang Penyelenggaraaan Lelang Eksekusi Pengadilan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sebagai Pelayanan Publik. Untuk memahami cara Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Pengadilan, definisi, penyelenggara, dan asas asas dalam pelayanan publik serta pengertian sumber hukum dan asas asas dalam lelang juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arief Darmawan, author
Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, selain parate eksekusi dan titel eksekutorial. Mekanisme ini diperbolehkan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip melalui pelelangan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ali Reza Mahendra, author
Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kanter, Lionard, author
Hukuman yang berat dengan hukuman mati bila dilaksanakan secara tegas dan konsisten akan mengurangi kejahatan narkoba. Namun adanya Grasi sebagai kekuasaan yang absolut tersebut tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan merupakan hal yang dapat menggugurkan leak untuk melaksanakan eksekusi. Pennasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19282
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Herlien Widjaya, author
Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan
Parate Eksekusi atau Eksekusi melalui Pengadilan atau
dengan cara Penjualan Melalui Lelang Secara Sukarela.
Didalam praktek pencairan barang jaminan kreditur sering
dihadapkan pada situasi yang sulit untuk dapat memecahkan
permasalahannya, mungkin karena debitur tidak baik cara
mengatur managemen perusahaan debitur atau keadaan pasar
yang memang tidak mendukung atau kurang baik...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36341
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muh. Naim Syahrir, author
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang terdapat pada UUKPKPU. Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan obyek jaminan Hak Tanggungan dalam hal Debitor dinyatakan pailit dan Bagaimana Akibat Hukum Ketentuan Pasal 59 UUKPKPU Mengenai Jangka Waktu Eksekusi Jaminan Kebendaan Terhadap Kreditor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44976
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Veni Liu, author
Dalam hal terjadi kredit macet, lelang dimaksudkan untuk menghasilkan jual beli atas jaminan utang piutang dengan harga terbaik agar debitor dapat melunasi utang kepada kreditor. Dalam lelang dikenal nilai limit yang menjadi batasan harga terendah dalam suatu proses lelang. Penetapan nilai limit didasarkan kepada hasil penilaian oleh jasa penilai independen...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45437
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurlia, author
ABSTRAK
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnya
untuk pembiayaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan
negara. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan piutang pajak harus didahulukan
dari piutang-piutang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
perpajakan Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pembagian
hasil lelang eksekusi pajak,...
2016
T45905
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library