Hasil Pencarian

Ditemukan 150 dokumen yang sesuai dengan query

Ni Wayan Diana Cahyawati, author

Boedel Waris Sebagai Obyek Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan : Studi Dokumen Perjanjian Kredit Bank Mandiri Kantor Kas Ciceri = Unity Of Inheritance As Mortgage In Banking Credit : Study of Credit Agreement of Mandiri Bank Ciceri Cash Office

Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan berupa boedel waris. Bank dalam hal memberikan kredit harus memiliki keyakinan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang keyakinannya tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan antara lain adalah mensyaratkan adanya jaminan kredit kepada calon debitur. Dalam hal penjaminan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54133

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Felton Hartato, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Merupakan Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/PDT.SUS-Pailit/2019) = Responsibilities of a Notary Public in Making Deed of Granting Mortgage Rights which Constitute Bankruptcy (Study of the Supreme Court's Decision Number 212K/PDT.SUS-Pailit/2019)

Notaris dalam membuat akta lalai karena tidak memperhatikan lebih lanjut objek yang dibuat. Seorang istri dari debitur pailit mengagunkan tanah yang merupakan harta pailit sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jangka waktunya serta akibat hukum dari kelalaian seorang notaris dalam membuat akta yang objeknya...

2020

T54812

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadila Sandy Dethia, author

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan utang dan kekuatan perjanjian utang piutang sebagai dasar peralihan hak atas tanah : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor: 306/Pdt.G/2018/PN.Pbr = Certificate of Compensation (SKGR) as debt guarantee and the force of loan agreement as the basis of land transfer : case study of the Verdict of the Pekanbaru District Court Number: 306/Pdt.G/2018/PN.Pbr

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Richsan Suprayogo, author

Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai obyek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = The role of the responsibility of the notary and the official making the land deed in carrying out the principle of legal presumption and its relation to the illegal sale and purchase deed as the object of collateral in the credit agreement (case study decision Number 10/PID/2018/PT.DKI)

Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37 Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta Jual...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anastasia Karindita, author

Perlindungan hukum pihak ketiga sebagai pemberi hak tanggungan atas tindakan debitur yang wanprestasi : studi terhadap Putusan MA Nomor 2503 K/Pdt/2015 = Legal protection of the third party as the giver of mortgage at the actions of the debitor that defaults : study of The Verdict of Supreme Court Number 2503 K/Pdt/2015

Dalam praktek dunia bisnis, lazim digunakan kredit untuk menambah modal usaha, akan tetapi dalam hal debitur membutuhkan modal lagi, sedangkan debitur sudah tidak mempunyai benda yang dapat diberikan sebagai jaminan, maka tidak menutup kemungkinan debitur menggunakan benda milik pihak ketiga sebagai jaminan, salah satunya adalah tanah yang dibebani dengan Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49460

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Yosa Adhi Prabowo, author

Analisis yuridis penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang eksekusi hak tanggungan pada PT Bank X Tbk = Analysis of judicial settlement of non performing loan through auction execution mortgage at PT Bank X Tbk

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip pemberian kredit seperti 5C, 5P dan sebagainya yang merupakan penerapan dari prinsip perbankan mengenai kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Walaupun proses tersebut telah dijelani tetapi terdapat beberapa kredit bermasalah dimana selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60892

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Richsan Suprayogo, author

Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan nomor 10/PID/2018/PT.DKI)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellen, author

Tinjauan yuridis hak tanggungan atas sekuritisasi aset kredit perumahan di Indonesia = Judicial review of indonesian security rights over land on asset securitization of housing credit in Indonesia

Tesis ini membahas tentang Hak Tanggungan Atas Sekuritisasi Aset Kredit Perumahan di Indonesia, Pemerintah berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2005 mendirikan lembaga pembiayaan Sekunder Perumahan bernama PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai wadah dalam rangka menghimpun dana untuk sektor perumahan. Kegiatan utama PT. SMF meliputi, penyaluran pinjaman jangka menengah/panjang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Clara Riza, author

Tinjauan yuridis terhadap keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan pada saat meninggalnya debitur sebelum terpasang akta pemberian hak tanggungan : analisis terhadap akta surat kuasa membebankan hak tanggungan antara kreditur PT. BPR TKI dengan debitur BSL = Judicial review against charging enforcement attorney mortgage in today before death posted deed granting debtor mortgages : analysis of the power of attorney deed mortgage charge between creditor PT. BPR TKI and debtor BSL

Tesis ini meneliti tentang keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan disaat debitur pelaksana kredit meninggal dunia sebelum terpasang hak tanggungan pada objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Perekonomian yang sekarang berlangsung dinamis dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Salah satu ciri dinamisnya perekonomian adalah meningkatnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32597

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Mutia, author

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris berdasarkan hutang piutang tanpa penyerahan bukti autentik oleh penjual (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 161/pdt.g/2018/pn.dpk) = Legal due to making agreement binding agreement for buying by notary based on receivable loans without authentication of authentic documents by seller (case study decision of the depok district court number 161/pdt.g/2018/pn.dpk)

Tesis ini membahas mengenai pembuatan perjanjian simulasi yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kausa palsu. Permasalahan bermula dengan dibuatnya PPJB sebagai jaminan atas hutang piutang perseorangan dengan jaminan hutang berupa tanah seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris. Hasil penelitian menunjukkan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54531

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian