Hasil Pencarian

Ditemukan 150 dokumen yang sesuai dengan query

Verita Dewi, author

Penggunaan akta kuasa menjual atas objek jaminan hak tanggungan sebagai alternatif sarana penyelesaian kredit bermasalah : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1361 K/Pdt/2010 = The uses of the deed of power attorney to sell against the object of mortgage as an alternative settlement for non performing loans : case study Supreme Court Decision Number 1361 K/Pdt/2010

Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dalam perbankan berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan hutang debitur. Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan dibawah tangan merupakan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43034

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Mega Rakhmawati, author

Kedudukan Sertipikat sebagai Jaminan yang Diagunkan kepada Bank sebagai Objek Sengketa yang diadili di Dua Lingkungan Peradilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Tun/2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 28/PDT.G/2019/PN. Sak) = The Position of the Certificate as Collateral Guaranteed to the Bank as the Object of the Dispute Tried in Two Courts of Justice (Study of Supreme Court Decision Number 82 PK/Tun/2022 and Court of Siak Decision Number 28/PDT.G/2019/PN. Sak)

Fokus pada penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang kemudian dibebani hak tanggungan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kreditur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/TUN/2022. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan kepastian hukum dan merugikan banyak pihak, tidak hanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Efaprodita Pitaloka S, author

Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dalam pemberian suatu kredit, apabila debitur cidera janji, maka pihak kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, eksekusi jaminan kredit mayoritas telah mempergunakan 2 (dua) cara yaitu Lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 20 la UUHT atau parate eksekusi dan Lelang Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T43921

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Frits John Patty, author

Perlindungan hukum kepada penjamin yang bukan debitur atas eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit (analisis putusan kasus perdata nomor 12/PDT.G.PLW/2011/PN.PO) = Legal protection for non debtor guarantor in case of executing collateral provided by the guarantor in the credit facility agreement analysis of civil case verdict number 12/PDT.G.PLW/2011/PN.PO) / Frits John Patty

ABSTRAK
Secara umum macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (jaminan yang lahir karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang lahir karena perjanjian), jaminan yang lahir karena perjanjian dibedakan lagi menjadi jaminan yang bersifat perorangan (seperti perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung) dan jaminan yang bersifat kebendaan (seperti gadai, fidusia,...

2016

T46533

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rico Arizona Putra, author

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam pelayanan hak tanggungan dengan diundangkannya peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik = Pejabat pembuat akta tanahs part in facilitating mortgage deed with the enactment of peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik

ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat menyebabkan pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam menyongsong era digital dengan cara menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan hak tanggungan sehingga dapat terintegrasi secara elektronik agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Tesis ini akan menganalisis mengenai implikasi hukum dari Penerapan layanan Hak Tanggungan...

2020

T54908

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelia Yogiana, author

Tanggung jawab notaris atas surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan studi kasus putusan nomor 55/PDT.G/PLW/2015/PN PKL = The responsibility of notary to authorization for the assignment of a mortgage which is stated null and void by law case study of pekalongan district court decision number 55/PDT.G/PLW/2015/PN PKL

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan peran perbankan sebagai sarana menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada umumnya diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada bank untuk memperkecil resiko bank. Salah satu jaminan yang lazim digunakan yaitu tanah, dengan pengikatan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49403

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mariska Dwinita, author

Analisis mengenai akta pengakuan utang yang diikuti perjanjian pengikatan jualbeli dibandingkan dengan pembebanan jaminan melalui lembaga jaminan hak tanggungan = Analysis on acknowledgement of indebtedness followed by sale and purchase agreement compared with security encunberance by security rights institution

Indebtedness followed with Sale and Purchase Agreement is an agreement made under the principle of freedom of contract in the agreement. Agreement made legally valid as laws for making it. Treaty debt with collateral such as land must consider the provision of guarantees of right to land. Regarding the collateral...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T28252

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Azmya Naufillia N, author

Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Nomor 165PK/PDT/2022) = Binding of Mortgage Rights on Land as Guarantees Repayment of Debt Made on the Basis of Fraud (Study of Decision Number 165PK/PDT/2022)

Penelitian ini membahas tentang Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 165PK/PDT/2022), terhadap putusan ini diperlukan kajian hukum mengenai analisis keabsahan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dengan cara penipuan dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Kitab Undang-Undang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Nedira Syahla, author

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Akta Pengikatan Jual Beli Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk) = Legal Protection for Holder of Mortgage Rights In Case Sales and Purchase Deed is Declared Null and Void By Law (Case Study of Depok District Court Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk)

Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal perlindungan atas pengembalian piutangnya dengan dilekatkannya hak jaminan pada objek jaminan yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan dengan dilakukannya pendaftaran atas hak tanggungan yang didasarkan atas perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandy Putri Maharani, author

Perlindungan hukum debetor pada pelaksanaan lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Serang

Dalam dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari adanya peminjaman dana (kredit) yang didapat dari bank swasta maupun pemerintah, dimana bank didalam memberikan pinjaman untuk melindungi kepentingannya dapat meminta barang jaminan terhadap nasabahnya (debitor). Mengenai jaminan yang dapat diberikan, salah satu yang dipandang mempunyai nilai ekonomis yang lebih menguntungkan adalah berupa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27465

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian