Ditemukan 1037 dokumen yang sesuai dengan query
Adijaya Yusuf, author
Kekalahan Indonesia atas Malaysia dalam kasus sengketa atas pulau-pulau Sipadan dan Ligitan yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag akhir tahun 2002 yang lalu memunculkan kembali kontroversi di kalangan para pemerhati hukum internasional mengenai prinsip-prinsip perolehan kedaulatan atas wilayah negara, khususnya mengenai prinsip "pendudukan efektif" atau "effective occupation"....
2003
HUPE-XXXIII-1-Mar2003-15
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Williamson, Peter J.
Boston: Harvard Business School Publishing, 2004
658.009 WIL w
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Perjanjian antara Republik Indonesia dan bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan ketentuan Hukum Internasional. Ini berarti bahwa ketentuan pinjaman tersebut didahulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian pinjaman tersebut. Tulisan ini membahas hal tersebut dari segi yuridis, praktis dan teknis pelaksanaan perjanjian pinjaman internasional...
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 69-84, 1997
HUPE XXVII-2-Feb1997-69
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pengertian status diplomatik sering diartikan sebagai privileges yang mutlah melekat pada pribadi seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui oleh pemerintah mempunyai sifat fungsional yaitu "kekebalan diplomatik". namun pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Dalam Hukum Internasional ketentuan kekuasaan...
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 102-112, 1997
HUPE XXVII-2-Feb1997-102
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Elisabeth Ardiastuti, author
World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang berperan penting dalam memastikan arus perdagangan global dapat berjalan dengan sesedikit mungkin hambatan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal XX (b) GATT, anggota WTO dapat melakukan suatu tindakan perdagangan yang perlu dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Persetujuan Penerapan Tindakan-Tindakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63493
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Setianingsih Suwardi, author
Jakarta: UI-Press, 2004
341.232 SRI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Atkinson, Toby D., author
Massachusetts: Springfield, 1994
R 658.45 ATK m
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Hersapta Mulyono, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S26077
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Natalia Christine, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S25979
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dharma Rozali Azhar, author
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43148
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
