Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dokumen yang sesuai dengan query

Miasari Maharta Dewi, author

Tanggung jawab notaris yang merangkap jabatan sebagai pegawai badan usaha swasta (studi kasus notaris yang bekerja di PT. XY Jakarta Pusat) = The responsibilities of notaries performing double profession as employee at private company (case study notaries who work at XY company in central Jakarta)

Tesis ini meneliti aturan pasal 17 huruf f UUJN Perubahan yang mengatur notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai swasta. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan agar notaris tetap independen dan netral. Penelitian ini mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu pertama tanggung jawab notaris akibat melakukan rangkap jabatan, mengenai otentisitas...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49280

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indriani Octavia Honarto, author

Perjanjian kerjasama antar notaris dalam mengelola kantor notaris analisis putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor 10/pdt.g/2013/pn.lwk = Cooperation agreement between notaries in managing notary office analysis of Luwuk District court decision number 10 pdt g 2013 pn lwk

Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya,...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49110

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dessy Ayu Wardana, author

Tanggung Jawab Calon Notaris Berstatus Magang Terhadap Rahasia Jabatan Notaris = The Responsibility of Intern Candidate Notary Toward The Confidential of Notarial Post

Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik. Adapun untuk dapat diangkat menjadi Notaris, Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44921

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lokapita Gusthia, author

Peran majelis pengawas daerah notaris dalam pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris: studi kasus Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013 = The role of notary local supervisor council in the implementation of article 66 of Law of Notarial Position: a case study of notary local supervision council's Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013/Lokapita Gusthia

Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35694

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reza Maulana Setiadi, author

Akibat hukum bagi provesi notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris/undang-undang jabatan notaris dalam menjalankan jabatanya (analisis kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010) = Legal consequences for the professional notary for violation of the code of ethics/notary law in the management of the notary's office (case analysis : putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)

Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28660

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Betha Nur Avicennia Sularso, author

Tanggung jawab notaris berkaitan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Public notary responsibility in relation with prevention and eradication of the money laundering crime

Notaris rentan dimanfaatkan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan perjanjian legal dan menyalahgunakan ketentuan kerahasiaan jabatan Notaris. Hal ini yang melatarbelakangi pembentukan PP No. 43/2015 yang menetapkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat perbedaan pandangan tentang keabsahan pemberlakuan PP No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48636

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fira Adhisa Rivanda, author

Tanggung Jawab Notaris yang Menjalankan Jabatan dan Operasionalnya di Luar Wilayah Jabatan (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020) = Notaryâs Responsibility Who Carries Out Their Duty and Operational Outside the Duty Area (Study on West Java Area Notarial Supervisory Board No: 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020)

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di luar wilayah jabatan. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020 yang pada intinya memuat pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh Notaris SA, Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bifi Enggawita, author

Pelanggaran Jabatan Notaris terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek Transaksi dalam Keadaan Blokir (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 14/PTS-MPWNPROVINSI JAWA BARAT/XII/2019) = Notary Profession Violation in the Making of a Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed with Blocked Transaction Object (Study of the Decision of the Supervisory Council of the Notary Region of West Java Number: 14/PTS- MPWNPROVINCE OF WEST JAVA/XI

Notaris telah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik salah satunya adalah akta PPJB. Jika ditemukan kecacatan dan kekeliruan dalam pembuatan akta PPJB, maka notaris wajib bertanggung jawab atas aktanya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diperlukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Verent Nathalia Putri, author

Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019) = Violation of Notarial Occupation in Drawing Up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (Analysis of Decision of The Supervisory Board of Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019)

Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Astari Carolina, author

Keberpihakan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 688/Pdt.G/2016/PN.Mdn jo. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara Nomor 06/MPWN. Provinsi Sumatera Utara/X/2016) = Partiality of Public Notary in Making Authentic Deed (Case Study of Putusan Pengadilan Negeri Medan Number 688/Pdt.G/2016/PN.Mdn jo. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara Number 06/MPWN. Provinsi Sumatera Utara/X/2016)

Tesis ini membahas mengenai keberpihakan seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang merugikan salah satu pihak dikarenakan Notaris tersebut merubah salinan akta menjadi tidak sesuai dengan minutanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menegakkan kode etik Notaris. Kode etik notaris ini diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian