Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dokumen yang sesuai dengan query

Sianturi, Agustina Ria Retta Imelda, author

Analisis prinsip perlekatan status jabatan notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah oleh notaris berdasarkan kuasa lisan (studi kasus putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/PTS/MJ/PWN Provsumateraselata/I/2016) = analysis of notary office status bonding principle in land titling maintenance by notary based on spoken power of attorney (studi kasus putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/PTS/MJ/PWN Provsumateraselatan/I/2016)

Kewenangan pokok Notaris ialah membuat akta autentik yaitu akta yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian mutlak. Disamping menjalankan kewenangan pokoknya untuk membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya, dewasa ini Notaris banyak memberikan jasa hukum di luar kewenangannya yang ditentukan dalam UUJN-P. Salah satu...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46956

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Victoria Amana Pendo, author

Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

ABSTRAK
Rangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkan pemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPAT akan diberhentikan sementara jika...

2017

T48589

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Isnina Saraswati Hayuningtyas, author

Kewenangan majelis pengawas notaris memeriksa notaris dalam jabatan selaku PPAT Putusan MPW Sumatera Utara Nomor: 04/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/IV/2017 dan putusan MPPN Nomor: 08/B/MJ.PPN/XII/2014 = The authority of the supervisory board of notary to examine the notary in position as land deed official mpw decision 04/PMWN. Prov Sumatera Utara/IV/2017 and MPPN decision 08/B/MJ/PPN/XII/2014

Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49556

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Lydia Indah Anneike, author

Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek; ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Kewajiban merahasiakan isi Akta dapat dikecualikan jika UndangUndang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49446

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lukita Purnamasari, author

Tinjauan yuridis pengajuan cuti oleh notaris yang sedang menjalani hukuman pidana (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 722/PID.B/2010/PN. JKT.PST tanggal 21 Juli 2010 = Judicial review of leave application by notary who was undergo a criminal penalties case study center jakarta court decision no 722 pid b 2010 pn jkt pst date july 21 2010

Notaris di dalam menjalankan jabatannya di awasi oleh Majelis Pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Penulis mencoba menganalisa salah satu contoh pelanggaran yang di lakukan oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T41608

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ester Melisawaty, author

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris. Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1860k pid 2010 = Legal protection for the notary profession. Case studies decisions of the supreme court number 1860 k pid 2010

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irvin Sianka Thedean, author

Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui akta notaris studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Juridical study of money laundering crime through notarial deed case study of Central Jakarta court decision number 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43198

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yurike Goldania, author

Keabsahan perubahan isi akta perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02 PTS/MJ.PWN Prov. DKI Jakarta/VII/2012 = The legality of the alteration of a deed of sale and purchase agreement based on Law Number 30 of 2004 on notary profession

Masyarakat dalam menjalankan kegiatan membutuhkan peran Notaris dalam hal membuat akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hokum agar hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat akta dapat terpenuhi, terutama terkait pembuktian dimuka hakim dalam pengadilan. Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan kehendak dari para pihak, selanjutnya Notaris...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39051

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Antika Insani Khamillia, author

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian hutang piutang : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 28 Januari 2010 no. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 12 Maret 2007 no. 129/MPW-Jabar/2007 = The misscounduct of the notary in the making of binding for sale and purchace agreement that used as a collateral in loan agreement : case study Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision of Notary West Java Region Supervisory dated 12 March 2007 number 129/MPW-Jabar/2007

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39258

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian