Ditemukan 122 dokumen yang sesuai dengan query
Heri Sutrisno, author
Posisi strategis dan sumber daya alam kelautan yang melimpah, tidak menjamin Indonesia untuk mengambil keuntungan dari potensi alamiah ini. Kelemahan penegakan keamanan dan penegakan hukum laut membuat maraknya berbagai ancaman keamanan di perairan Indonesia seperti perompakan, penangkapan ikan illegal, dan pengangkutan kayo illegal. Berbagai ancarnan keamanan laut ini memberikan dampak...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20212
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Josephine Priscilla, author
Perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia menunjukkan
peningkatan yang semakin marak beberapa tahun belakangan, baik secara langsung
maupun melalui dunia maya. Kenyataan bahwa banyak dari praktik perdagangan
tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan penegakan hukum dalam perdagangan
satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. Perdagangan satwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maulidina Amanda Putri, author
Pelanggaran atas temuan Limbah B3 dan sampah pada impor limbah Non B3 menjadi permasalahan utama pada perdagangan lintas batas limbah di Indonesia. Salah satu penyebab pelanggaran ini ialah akibat dari penegakan hukum yang lemah. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai penegakan hukum atas pelanggaran temuan Limbah B3 dan sampah pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Gita Ayu Sartika Candra, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kewenangan lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang dibahas diantaranya mengenai pengaturan peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, serta dampak terhadap kewenangan yang sama antara lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bryan Jure Pelawi, author
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cicilia Sulastri, author
Salah satu tujuan dari penggantian dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup, sampai saat penelitian ini dilakukan, efektivitas penegakan hukum lingkungan di DKI Jakarta...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 11112
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Danny Ariana, author
Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia khususnya melalui bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia. Namun karena kejahatan ini bersifat transnasional, maka ketentuan internasional yang mengatur tentang kejahatan ini juga dibahas dalam...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T 304.82 / 2008 (17)
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sugeng Triono, author
ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51836
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Harefa, Kasman Yori, author
ABSTRAK
Tindak pidana Perompakan merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama Bilateral ataupun Multilateral, Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Viet Nam telah memiliki perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah di sahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2015, upaya Central Authority (Polri dan Kejaksaan Agung...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51934
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marpaung, Leonard, author
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51928
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
