Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung

Jakarta: Konstitusi Press, 2005

342.05 JIM m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998

Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998

328.598 KET

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hussin, Encik Bakhtiar bin

Dewan Undangan negeri Selangor / Hussin, Encik Bakhtiar bin

Selangor Pejabat Dewan Undangan Negeri Selangor [T.th.]

R 923.259 51 HUS d (1)

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Ahmad Yani, author

Pasang surut kinerja legislasi

Jakarta: Rajawali, 2011

328 AHM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cucun Ahmad Syamsurijal, author

Public financial analysis in the preparation of Indonesia state budget (APBN) 2018

ABSTRACT
In Indonesia, the function of the budget is carried out by the government as a branch of executive power in charge of preparing the draft of State Budget and Revenue (R-APBN), together withthe House of Representatives of the...

Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019

330 JPP 3:2 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Arofah, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden menurut UUD 19945 perubahan ketiga dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan struktur ketatanegaraan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sebagai salah satu akibat dari Reformasi 1998, sehingga muncul komposisi baru pembentuk institusi MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat hasil Pemilu 2004. Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 memberikan implikasi terhadap komposisi dan relasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19888

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Widyaningsih, author

Eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18233

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Akuntabilitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) kota Samarinda tahun 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda

Budgeting is part of local legislative task. Its accountability mechanism in these activities should not rely on administrative accountability, but should include a wide accountability to public. Transparency in chaning local budgeting process must be considered as part of the whole process. The local legislative concern...

351 SPJ 6:1 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Menjaga kehormatan lembaga perwakilan

Jakarta: Mahkamah Kehormatan DPR RI, 2016

328.3 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wangnerud, Lena, author

The principles of gender-sensitive parliaments

Gender serves as a lens that makes visible important issues in the field of representation: Whom do elected politicians represent? What is at stake in the parliamentary process? What do we know about the interplay between parliaments and the everyday lives of citizens? It is widely understood that women's presence...

New York: Routledge, 2015

328.082 WAN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian