Hasil Pencarian

Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query

R.M. A.B Kusuma, author

According to jimly asshidiqie, chef justice of constitutional court, 2003 - 2008, there are no provision in the 1945 constitution of Republic Indonesia how to settle dispute over the power of state institutions whose authorities are mandated by 1945 constitution of Republic Indonesia...

Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

342 JK 2:1 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil sidang Umum MPR RI Tahun 1999 berserta Perubahan Pertama UUD RI Tahun 1945

Jakarta: BP. Panca Usaha, 1999

342.05 KET

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bahan tayangan materi sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Keteapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012

R 342.052 BAH

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Analisis kegiatan marketing Public Relations perusahaan jasa asuransi sebagai upaya mendukung peningkatan jumlah nasabah baru (studi pada AJB Bumiputra 1912 periode Januari 2009-Oktober 2010)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S5323

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Mochtar Naim, author

Suara wakil rakyat: kumpulan pidato dan buah pikiran Mochtar Naim

Padang: Hasanah, 2002

808.5 MOC s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : sidang tahunan MPR-RI tahun 2001

Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002

342.02 IND p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

MPR; kedaulatan rakyat; lembaya negara

POL 3(1-2) 2012 (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Catatan singkat mengenai kedudukan MPR sesudah perubahan UUD 1945 / Fatmawati

The amendment of UUD 1945 has created MPR as an independent chamber As a result, the structure of Indonesian parliament is considered as tricameral. Nevertheless, with its own chamber in one side and authority that apparently could not be continoasly exercised on the other side, the position of MPR has...

[Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2009

MK-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rahmad Budiaji, author

Penegakan hak asasi manusia: studi kasus perdebatan tentang Hak Asasi Manusia dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998

MPR hasil pemilihan umum tahun 1997 dalam sidang umumnya yang diselenggarakan tahun 1998 telah membahas materi tentang HAM untuk ditetapkan menjadi ketetapan MPR tersendiri sebagai usulan dari Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). Pada akhirnya, HAM gagal disahkan dalam bentuk ketetapan tersendiri tetapi ada beberapa butir...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Koalisi mengganti Gus Dur atau mencari solusi? : dari curah pendapat anggota MPR/DPR

Jakarta: LP3ES, 2000

959.8 KOA

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian