Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
Handayani Primandiri, author
Dalam pembuktian di Pengadilan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari akta tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus memenuhi syarat autentisitas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan juga kekuatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hapsari Trilarasati, author
Tesis ini membahas tentang pengalihan pekerjaan dalam kewenangan Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar lunas hingga menyebabkan kerugian. Pengalihan pekerjaan antar Notaris/PPAT dapat berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 366/PDT/2018/PT.DKI mengenai pengalihan pekerjaan dalam rangka...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54795
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Airin Ayu Hafsari, author
ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap
aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.
Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak
ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti
harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39200
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Syamsiati Duha, author
ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh
nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat
dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian
dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang
mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan
dan/atau...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39282
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hendy Christantia, author
ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari
para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada
kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya
namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004,
Notaris/PPAT dihukum untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39042
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hutadjulu, Dara Nabila, author
Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49389
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siregar, Yeane Marlina, author
Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54599
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Victoria Amana Pendo, author
ABSTRAK
Rangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkan
pemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun
2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPAT
akan diberhentikan sementara jika...
2017
T48589
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Isnina Saraswati Hayuningtyas, author
Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49556
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ivo Lutyana Panditha, author
ABSTRAK
Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris dan
PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam
menjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yang
sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknum
Notaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkan
akibat hukum....
2018
T49237
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library