Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Ignatius Galih Ariputra, author

Analisis terhadap kemungkinan sentralisasi akta notaris secara elektronik untuk mendukung fungsi pengawasan oleh majelis pengawas notaris = Analysis of the possibility of a centralized of notary acts electronically to support the supervision function by the supervisory board of notary

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi administratif negara di bidang keperdataan. Produk hukum Notaris adalah akta notaris dimana akta tersebut adalah akta otentik yang harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik tersebut merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47756

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Denni Aristonova, author

Dampak tidak adanya ujian pengangkatan notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018 = Impact of the absence of a notary appointment examination based on the decision Supreme Court Number 50 P/HUM 2018

Penelitian ini membahas mengenai dampak tidak adanya ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan terkait proses dan syarat pengangkatan Notaris dan dampak Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap calon Notaris. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luqman Rahmadi, author

Analisis pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) = Analysis on legalization of establishment of limited liability company through Legal Entity Administration System (LEAS)

Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26006

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ferina Christianty, author

Kewajiban notaris dalam mencari kebenaran formil dan materiil dalam pembuatan akta subrogasi : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2012/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL = The obligation of notary public for finding formal and material fact in making deed of subrogation : case studies of DKI Jakarta High Court Number 603/PDT/2012/PT.DKI juncto South Jakarta Court Number 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL

ABSTRAK
Dalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39077

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prisa Pramitajati Pracaya, author

Permohonan hak pemeriksaan oleh pemegang saham minoritas yang secara yuridis tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham dan peranan notaris dalam mencegah pengajuan hak pemeriksaan analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3017 k pdt 2011 = Request for rights to check by minority shareholders who are judicially not registered in the register of shareholders and role of notary public in avoiding the request for the rights to check analysis of judgment of the Supreme court of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pentingnya pemegang saham meneliti keabsahan nama sebagai pemilik saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebelum mengajukan Hak Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham yang berlaku setelah saham...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39355

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tasya Vidi Putri, author

Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2379/PID.B/2018/PN Tng) = Legal Consequences Deed Of Sale & Purchase Which Made By Notary/PPAT Employees (Study Of Decision Of The Tangerang State Court Number 2379/PID.B/2018/PN TNG)

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tania Malinda, author

Kemandirian notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik studi kasus putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Independecy of notary as public functionary on making authentic deeds case analysis putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017

Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49499

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Novi Celia, author

Kewenangan dan keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar bagi notaris untuk memenuhi rangkaian tindakan penyidikan : studi kasus Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.SBY = Authority and decision of the Regional Council of Notary public notary as the foundation for notary to meet the series of investigation measures : case study of decision Number 21/G/2017/PTUN.SBY

Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50044

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Yeane Marlina, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.tahun 2018 = Legal implications of department against law in agreement, debt of authority and debt for buying selling made by notary/land titles registator: case study of Denpasar District court decision number 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. 2018

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54599

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Lydia Indah Anneike, author

Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek; ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Kewajiban merahasiakan isi Akta dapat dikecualikan jika UndangUndang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49446

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian