Ditemukan 533 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009
021.8 IND r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
M. Trianto Yudo, author
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1981
S16570
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
RR. Kharizza Kusumaniaz, author
Terbatasnya sumber pendanaan dalam negeri mengakibatkan pemerintah membutuhkan pendanaan dari luar negeri, salah satunya dengan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dipandang jauh lebih menguntungkan bagi pendanaan pemerintah dikarenakan bunga yang ditawarkan rendah serta jangka waktu pembayaran yang cukup panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44567
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Munir Fuady, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
T36419
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Malang: Universitas Merdeka, 1993
370.26 IND r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Kementerian Penerangan, 1958
342.02 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Holsinger, Ralph L., author
New York: McGraw-Hill, 1994
343.730 9 HOL m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Moh. Fadli, author
Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011
342.598 MOH p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Negara berkembang sering disalahkan sebngai pihaik
yang melakukan deforestasi atau tindakan penenbangan
hutan-hutan. Negara maju kemudian mencoba untuk
menghukum dengan memasukkan nilai-nilai lingkungan
ke dalam nilai-nilai perdagangan. Hal ini telah
menyebabkan sengketa yang berkelanjutan antara kedua
pihak oleh karena negara berkembang sangat
bergantung pada keuntungan yang berasal dari produksi
komoditas utama, yang berasai dari hutan. Pada
umumnya telah disetujui...
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 4 No. 4 Juli 2007 : 745-762, 2007
JHII-4-4-Jul2007-745
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yurista Yohasari, author
ABSTRAK
Urusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang...
Universitas Indonesia, 2016
T45386
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library