Hasil Pencarian

Ditemukan 61 dokumen yang sesuai dengan query

Vincent Kamajaya, author

Causa atau sebab yang terlarang berdasarkan putusan-putusan pengadilan di Indonesia = Forbidden cause based on courts' verdict in Indonesia

Sebab atau alasan halal adalah salah satu persyaratan hukum perjanjian dan merupakan kondisi obyektif di mana jika ini tidak terpenuhi akan menghasilkan perjanjian nol dan batal. Penyebab atau alasan halal (Sebab yang Diizinkan) perlu dikaitkan dengan pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ketika suatu sebab dilarang, salah, dan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Denny Kurniawan, author

Sahnya proses pengalihan hak atas tanah sebagai jaminan pelunasan hutang tanpa adanya perjanjian pengikatan jaminan tertulis (analisis kasus putusan PN Bogor nomor 35/Pdt.G/2006/PN.BGR)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pengikatan jaminan berupa hak atas tanah diatur melalui lembaga Hak Tanggungan. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah disertakan Badan Pertanahan Nasional dalam Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2006/PN.BGR ikut dijadikan sebagai Turut Tergugat dan diperintahkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak serta keputusan Pengadilan yang menyatakan sah...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24705

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Avriaztheni Putri Gayatri, author

Analisis terhadap pembatalan perkawinan pada perkawinan yang sudah putus karena kematian (studi kasus putusan pengadilan agama Tasikmalaya N0.2085/PDT.G/2004/PA,TS)

Tesis ini membahas mengenai pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dilakukan dengan suatu alasan tertentu dan hanya orang tertentu saja yang dapat melakukannya serta dalam pengajuan pembatalan perkawinan ditetapkan suatu jangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27460

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016

657.3 PUS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Risa Andamsari, author

Upaya notaris/PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1842/K/PDT/2003) = The notary/PPAT effort to implement the prudent principle in arranging a deed (case study of RI supreme court verdict number 1842/K/PDT/2003)

Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842/K/PDT/2003). Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43068

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

H. Aman Sukarso, author

Menggugat Mahkamah Agung dari balik jeruji / H. Aman Sukarso ; Even Sayuti, editor, Anis Fuad, editor

Serang, Banten: Gong Publishing, 2013

347.035 AMA m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nizam Zakka Arrizal, author

Keabsahan kuasa menjual berdasarkan amar putusan pengadilan : studi kasus putusan pengadilan negeri bandung nomor 204/PDT.G/2015./PN. BDG = The Validity of Selling Power Based on Court Decision : Case Study Decision of Bandung Distric's Court Number 204/PDT.G/2015/PN.BDG

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang Pemberian Kuasa yang penunjukan penerima kuasanya dilakukan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah keabsahan pemberian kuasa menjual oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum terhadap...

2019

T52716

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sang Ayu Made Ginanti, author

Analisis pembuatan akta Jual beli Oleh PPAT yang dibuat berdasarkan salah satu ketentuan pada putusan pengadilan untuk bertindak dalam dua kedudukan (studi putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS Tanggal 23 Juni 2009) = Analysis of the creation of deed of sale and purchase by PPAT created by one of the provisions In court decision to act in two position (study Bekasi district court decision no. 109/PDT.G/2009/PN.BKS June 23rd 2009)

Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, sehingga tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana harus direalisasikan pelaksanaannya secara teliti, hati-hati,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21677

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hari Mugti Subroto, author

Analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang ahli waris non muslim (Studi kasus Putusan No.2554/Pdt.G/2011/PAJS) = Juridical analysis of South Jakarta Islamic Court Judgement about non moslem heirs (Case study of the Judgement No.2554/Pdt.G/2011/PAJS).

Skripsi ini membahas mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis dasar pertimbangan dan peran Hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46365

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Riyana Ridwan, author

Tinjauan yuridis tentang putusan pengadilan pajak yang mengalahkan direktorat jendral pajak yang dianggap merugikan negara

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27425

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian