Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Desca Prestisya, author

Kewenangan pendirian badan usaha milik daerah BUMD = The authority of regional head on establishment of regional owned enterprise roe / Desca Prestisya

ABSTRAK
Pembangunan nasional pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang ada saat ini maka, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah saat ini diatur secara umum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun...

2017

T47215

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eden Zarista, author

Evaluasi penyusunan anggaran dengan keterlibatan peran politik. Studi kasus: Kabupaten DEF di Pulau Sumatera = Evaluation of budgeting process with the involvement of politic. Case study: City DEF in Sumatra Island

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu menganalisis peran politik dalam proses penyusunan anggaran pada saat tahapan evaluasi antara kepala daerah dengan DPRD serta memberikan rekomendasi proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan peran politik supaya tidak disalahgunakan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya informasi yang mengungkapkan tentang penyalahgunaan peran politik dalam proses penyusunan anggaran...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fera Belinda, author

Penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah : studi kasus kasus dugaaan korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Karangasem Bali I Wayan Geredeg = Investigation into the corruption case of a regional head a case study of the alleged pipelines corruption case that implicated Bali's Karangasem Regent I Wayan Geredeg

[ABSTRAK
Tesis ini membahas proses penegakan hukum oleh Subdit III Tipikor Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Bali terkait penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah (studi kasus : kasus dugaan korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Karangasem Bali I Wayan Geredeg). Permasalahan penelitian difokuskan pada proses penyidikan kasus korupsi pipanisasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haura Klarisa Tiffany, author

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha melalui lembaga online single submission pada perizinan yang menjadi kewenangan kepala daerah = The Authority to issue business licenses through online single submission institution on licenses authorized by the regional head / Haura Klarisa Tiffany

ABSTRAK
Pada pelaksanaan Online Single Submission berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dari reformasi dalam sektor perizinan, terdapat aspek kewenangan yang perlu untuk ditelaah terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 350 Undang-Undang...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vino Devanta Anjaskrisdanar, author

Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar

ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38731

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian