Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Richard Loekito, author

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Political party criminal responsibility in a criminal act about money laundering based on money laundering act number 8 2010

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hal yang baru di hukum Indonesia. Terbukti dengan sejak tahun 1951 sudah terdapat perundang-undangan di Indonesia yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya perkembangan pertanggungjawaban korporasi semakin terlihat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Namun sangat di sayangkan bahwa di dalam KUHP, korporasi belum dianggap sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41567

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silitonga, Helena Louise, author

Beberapa pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang = Some execptions of bank secrecy provisions in order to prevent and combat money laundering / Silitonga, Helena Louise

ABSTRAK
Dengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contoh berkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan dunia Perbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanya ketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenai nasabah dan simpanannya menjadikan money...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39280

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendra Kurniawan, author

Tinjauan Hukum atas Sinkronisasi Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kaitannya dengan Masalah Rahasia Bank

2008

T24615

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Junior B. Gregorius, author

Analisis yuridis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembantu (medeplichtige) dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money laundering) = Legal analysis on criminal sanction against the accomplice (medeplichtige) in Indonesia money laundering act (money laundering)

Menurut ketentuan ICUHP, ancaman pidana seorang pelaku pembantu d~kurangi sepertiga dari pidana pokok bagi pelaku utama. Sebaliknya dalam UUTPPU, pelaku pembantu diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini, pertama: apakah ratio legis pembentuk UUTPPU menentukan sanksi pidana yang sama bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24299

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ike Krisnadian, author

Kajian hukum penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pengadilan Jakarta Pusat nomor 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/PID.SUS/2010 = Study on handling legal of law enforcement for money laundering criminal offense from corruption criminal offense proceeds case study of ruling of central jakarta court number 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST and ruling of supreme court of the republic of in

Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wisnu Wardana, author

Analisa perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan efek dan bank dalam upaya pencegahan potensi tindak kejahatan di dalamnya = Analysis of principle application comparison on know your customer at securities and bank companies in order to prevent criminal potency therein

ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Penyedia Jasa keuangan dari berbagai risiko dalam berhubungan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38895

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sony Syaputra, author

Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia = Implementation of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries in Preventing and Eradicating Money Laundering Crimes in Indonesia

Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berfungsi untuk melindungi Notaris yang rentan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian merupakan perbuatan kejahatan menghasilkan uang yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Lydia Indah Anneike, author

Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek; ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Kewajiban merahasiakan isi Akta dapat dikecualikan jika UndangUndang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49446

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Naufal Hardiza, author

Evaluasi tingkat risiko tindak pidana pencucian uang terhadap pengguna jasa kantor akuntan publik di Indonesia = Evaluation on money laundry risk of accounting firm clients in Indonesia

Tulisan ini ditujukan untuk mengevaluasi tingkat risiko tindak pidana pencucian uang dari pengguna jasa kantor akuntan publik di Indonesia berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Evaluasi dilakukan dengan statistik deskriptif atas data 365 KAP di Indonesia. Data diambil dari file rekapitulasi data laporan kegiatan usaha (LKU) KAP tahun takwim 2017...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Lydia Anggun, author

Optimalisasi Peran Bank Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi Pada Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) = Optimization of the Role of Bank Indonesia in Preventing Money Laundering and Terrorism Financing (A Study on Non- Bank Foreign Exchange Providers)

Penelitian ini menganalisis tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di Indonesia, menganalisis mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendaaan terorisme (TPPT) pada KUPVA BB yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta upaya optimalisasi yang dapat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian