Hasil Pencarian

Ditemukan 59 dokumen yang sesuai dengan query

Fatya Alesi Ahmad Farizi, author

Menimbang keselarasan pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi pada pasal 33 Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 = Consider the consistency of debt capital regulation on cooperative with the principles of economics in article 33 of Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945

ABSTRAK
Selain melalui modal sendiri serta modal penyertaan, koperasi juga ditentukan untuk dapat memupuk modalnya melalui modal pinjaman. Pengaturan mengenai perkoperasian di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai modal pinjaman koperasi haruslah selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. UUD 1945 melalui Pasal 33-nya, menentukan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar hukum...

2017

S65870

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum menurut UUD 1945

ABSTRAK
Perjuangan panjang tentang kekuasaan kehakiman yang babas dalam negara hukum sesuai dengan UUD 1945, terakhir disuarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dituangkan dalam memorandum tanggal 23 Oktober 1996 yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman di bawah satu payung, yakni Mahkamah Agung. Gagasan tersebut, sejalan dengan Pasal 24...

1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harman Benediktus, author

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Sejak Kembali Kepada UUD 1945)

ABSTRAK
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya...

1997

T 991

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joko Sulistyanto, author

Hak asasi manusia di Negara Pancasila : Suatu tinjauan yuridis normatif tentang sejarah hak asasi manusia dalam hubungannya dengan Undang Undang Dasar 1945

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian begitu besar terhadap pelaksanaan hak asasi manusia karena dorongan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu semakin sadarnya warga negara akan hak dan kewajibannya sehingga banyak pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Komnas HAM. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu desakan...

Depok: Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iwan Gunawan, author

Eksistensi prinsip musyawarah mufakat dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca reformasi 1998, secara mendasar mengubah sistem ketatanegaraan, terutama konsepsi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen "kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR" dan setelah amandemen berubah menjadi "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shafira Arizka Maulidyna, author

Status Hukum Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan Undang Undang Dasar Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tinjauan dari Ilmu Perundang-Undangan) = The Legal status of The Explanation of Indonesian Constitution of 1945 after The Amendment of Constitution in Indonesian Statewide Systems (An Overview of The Study of Legislation)

Tesis ini mengkaji mengenai eksistensi penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kaitannya dengan status hukum Penjelasan Undang Undang Undang Dasar tersebut sebelum dan setelah perubahan Undang Undang di Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini meliputi: (i) hubungan keterkaitan antara penjelasan Undang Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Muliawan, author

Pengujian Konstitusional Ketetapan MPRS/MPR RI Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Universitas Indonesia, 2008

T24663

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Kurniadi, author

Implikasi cost recovery dalam kontrak kerja sama Migas di Indonesia terhadap pelaksanaan pasal 33 ayat UUD 1945

Industri migas merupakan industri strategis bagi bangsa Indonesia. Selain industri migas menyumbang sekitar 30% untuk APBN, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di kawasan asia tenggara. Cadangan minyak ini menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Tentunya aset berharga ini tidak akan menghasilkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S578

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Siregar, Pardomuan, author

Kabinet Djuanda : merintis jalan untuk ke demokrasi terpimpin dalam rangka Undang-undang Dasar 1945

Pada Negara Indonesia dari sejak tahun 1950-1959 menganut sistem Demokrasi Liberal. Karena sistem kabinet yang berlaku, maka kabinet dapat jatuh olrh karena kebijaksanaannya tidak didukung oleh parlemen, sedangkan Presiden/Kepala Negara adalah Presiden Konstitusional. Setelah terlaksananya pemilihan umum 1955, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang kedua sebagai wujud kekuatan-kekuatan (fraksi-fraksi di Parlemen)....

1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Krishnayanda Wirjowerodojo, author

Analisis terhadap asas-asas prinsip-prinsip yang yang terkandung didalam UUD 1945 dalam hubunganya masalah birokratisasi,demokratisasi, regularisasi, dan deregulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia

1993

T36505

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian