Ditemukan 59 dokumen yang sesuai dengan query
POL 2(1-2) 2011
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Roziqin, author
[ABSTRAK
Kelahiran UU Migas dan perubahan Pasal 33 UUD 1945 penuh dengan perdebatan seputar peran negara dalam sektor perekonomian. Perdebatan ini tidak lepas dari perdebatan seputar signifikansi welfare state dalam bernegara, dan pada akhirnya berlanjut pada perdebatan mengenai bagaimana Hak Menguasai Negara (HMN) dalam sektor minyak bumi. Penelitian ini bertujuan menganalisis...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zeniar Rida, author
Waktu Undang-undang Dasar 1945 diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara belum membudaya pada seluruh bangsa Indonesia. Dalam keadaan bangsa Indonesia belum berkesempatan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang termasuk membudayakan nilai-nilai Pancasila karena harus menghadapi serengkaian ancaman, berlangsung pula penyerapan - nilai ideologi lain oleh...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1988
T 6027
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdy Yuhana, author
Bandung: Fokusmedia, 2013
342.02 ABD s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mokalu, Piter J., author
Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakan
tonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, maka
terhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPR
sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlah
dikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, dan
bagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiran
rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam...
Universitas Indonesia, 2001
T10969
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pangabean, R.M., author
Depok: Universitas Indonesia, 2003
D909
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yulfasni, author
Salah satu komitmen penting yang dibuat Pemerintah Orde Baru ialah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sesuai dengan konsensus nasional.') Hal ini membawa akibat, Pemerintah sebagai pengemban Konstitusi berusaha untuk mewujudkan semua instruksi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan segala cara (all out), termasuk Pasal 33. ...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Daniel Yusmic P. Foekh, author
Secara politis, UUD 1945 menganut ajaran don politico, yaitu pertama, kekuasaan negara sebagai pernyataan kedaulatan hukum yang dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman; kedua, kekuasaan negara sebagai pernyataan kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR selanjutnya dimandatkan kepada Presiden. Dalam Penjelasan Pasal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sikumbang, Sony Maulana, author
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinaga, Budiman N.P.D., author
Salah satu pemikiran yang berkembang di masyarakat sejak reformasi bergulir adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pemikiran tentang perubahan ini begitu kuat sehingga ada yang berpendapat tidak mungkin reformasi tanpa mengubah UUD 1945.
Saat itu pandangan masyarakat terhadap UUD 1945 secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
T 981
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
