Ditemukan 237 dokumen yang sesuai dengan query
Kemas Aryo Rekso Menggolo, author
Skripsi ini membahas tentang kewenangan dan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia dengan mengamati apa yang terjadi di klinik Indonesia Sports Medicine Centre. Antusiasme masyarakat akan olahraga sangat besar akan tetapi karena ketidaktahuan akan olahraga memunculkan potensi terjadinya cedera, sehingga muncul dokter spesialis kedokteran olahraga sebagai jawaban. Karena dokter...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Diffaryza Zaki Rahman, author
Pada 2005, Bupati Bojonegoro menulis Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang dianggap mengikat PT Asri Dharma Sejahtera untuk bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya. Walaupun Surat a quo pada esensinya hanya merupakan surat balasan, Surat a quo dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat PT Asri Dharma...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lee, Chae Bin, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan sistem yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkan pengaturan dan sistem pengawasan perbankan antara OJK di Indonesia dengan Financial Supervisory Service (FSS) di Korea selatan, persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap keuangan yang dilakukan oleh OJK...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69278
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Harsanto Nursadi, author
Pengelolaan B3 dan limbah B3 dilakukan oleh instausi yang bertanggung jawab , yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup. Instansi ini membentuk norma hukum urnum-kongkret berupa Peraturan Menteri Negara yang merupakan kewenangan atribusi dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meneg LH juga membentuk norma hukum individual-kongkret berupa perizinan-perizinan yang berkaitan dengan B3 dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
D988
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Gita Ayu Sartika Candra, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kewenangan lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang dibahas diantaranya mengenai pengaturan peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, serta dampak terhadap kewenangan yang sama antara lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Paman Nurlette, author
Corak bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini sangat bervariatif, hal itu berimplikasi pada pergeseran fungsi, kewenangan dan kedudukan organ-organ Negara dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Salah satu implikasi dari Perubahan iklim sistem ketatanegraaan pasca Reformasi ialah, terjadi pemangkasan terhadap fungsi dan kewenangan lembaga MPR, Dahulu MPR memeliki kewenangan yang paling kuat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54558
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Deddy, author
Tesis ini membahas tentang wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan-kewenangan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26066
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Christopher Julio, author
Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52103
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nitya Yuki Mahya, author
Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Thio Lutfi Habibi, author
Kegagalan revokasi sertifikat pada insiden kebocoran sertifikat pada Otoritas Sertifikat (CA), disebabkan oleh kurang efektifnya metode dan performa sistem revokasi yang diimplementasikan oleh CA. Hal ini mendasari pengembangan Short-Lived Certificate, dimana sertifikat memiliki masa validitas yang lebih singkat untuk meningkatkan aspek Computationally Secure. Inisiasi ini tidak disambut dengan begitu baik,...
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
