Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Sukarya, author

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negera Republik Indonesia Jakarta: studi tentang aspek kewenangan, kelembagaan, dan keuangan tahun 2000-2005 = The implementation of Law Number 34 Year 1999 on government of DKI Jakarta Province: study on aspects of authority, institution, and finance 2000-2005

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meneliti kendala-kendala yang merintangi proses implementasi UU No. 34 Tahun 1999. Untuk menunjang penelitian ini digunakan alat analisis yang berasal dari beberapa teori sebagai berikut: Teori Kewenangan dari Grindle dan Rodinelli; Teori Keuangan Daerah dan Teori Kelembagaan model Rodinelli dan Cheema; serta Teori Civil...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T21467

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tanti Siswanti, author

Analisis pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan oleh suku dinas kesehatan di 5 Wilayah DKI Jakarta tahun 2002

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T7742

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lintang Galih Pratiwi, author

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Mengawasi Pembentukan Peraturan Daerah: Harmonisasi, Evaluasi Dan/Atau Fasilitasi = Central Government Authority in Supervising the Formation of Regional Regulations: Harmonization Evaluation and/or Facilitation

Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T55244

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rifcky Amarthtya Ardiatama Utomo, author

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara = Authority of Mineral And Coal Mining Management After The Enactment Of Law No. 3 of 2020 On The Amendment To Law Number 4 of 2009 On Mineral And Coal Mining

Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan mengkaji dan membandingkan perkembangan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada “Hak Menguasai Negara”...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian