Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query

Yudistina Eka Kumala, author

Pelanggaran kode etik notaris terkait penggunaan papan nama = Breach against notary code of conduct with respect of signboard usage

Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38960

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chajar Matari Fath Mala, author

Struktur pasar, efisiensi, dan profitabilitas pada industri perbankan Asean 5 = Market structure efficiency and ptofitability in banking industry of Asean 5 / Chajar Matari Fath Mala

ABSTRAK
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) industri perbankan pada tahun 2020 mendatang akan menuntut bank-bank untuk bisa melakukan efisiensi agar bisa bersaing dalam pasar perbankan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis hipotesis industri organisasi yang berlaku untuk melihat kesiapan MEA pada pasar perbankan ASEAN dengan menggunakan 52 sampel bank terbesar dari...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Lydia Indah Anneike, author

Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek; ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Kewajiban merahasiakan isi Akta dapat dikecualikan jika UndangUndang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49446

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Francois Bugnion, author

Adoption of the additional protocols of 8 June 1977: a milestone in the development of international humanitarian law

ABSTRACT
On 8 June 1977,the Diplomatic Conference on the Reaffirmationand Developmentof International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts adopted two Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions. This was the result of nearly ten years of intensive and delicate negotiations. Additional Protocol I protects the victims of international armed conflicts, while...

Cambridge University Press , 2017

340 IRRC 99:905 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Irvin Sianka Thedean, author

Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui akta notaris studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Juridical study of money laundering crime through notarial deed case study of Central Jakarta court decision number 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43198

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Setiawan, author

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal oleh otoritas jasa keuangan = Law enforcement against crime in capital market by the financial services authority (OJK)

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian