::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Bickel, Alexander M., author

New York: Harper & Row, 1970

347.73 BIK s

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

New York: W.W. Norton, 1961

347.732 6 SUP

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Tresolini, Rocco J., author

Philadelphia: J.B. Lippincott, 1963

347.997 3 TRE j

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Noersal Samad, author

INTRODUCTION
America is a country of laws rather than of men. Laws that are agreed on by representatives of the people, implemented by the government and reviewed for their legal constitutionality by judges of the Supreme Court rule America. These laws must conform to certain broad principles of moral justice....

1989

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Muhamad Indra R., author

Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22586

UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Gultom, Erikson Hasiholan, author

Jakarta: Tatanusa, 2006

345.01 GUL k

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Fiqi Fatichadiasty, author

ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN....

2020

T54430

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Constitutionally the institution which has an authority to settle dispute between institutions is constitutional court. However, in the dispute between Judicial Comission and Supreme Court, the constitutionional court is not able to handle the case besause there is an exception of article 65 constitutional court...

JHUII 13:1 (2006)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Guspita Arfina, author

ABSTRAK
Proses pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu persoalan mendasar pada sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Seleksi yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas, kinerja dan keputusan dari seorang hakim. Menurut, Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan...