Ditemukan 351 dokumen yang sesuai dengan query
The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of a sub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from the district head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his...
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (1) Jan-Apr 2009: 53-58, 2009
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Max Joseph Herman, author
Drug is one of the essential elements in healthcare that should be effectively and efficiently managed. Following the
decentralization in 2001 in Indonesia, drug management has changed in district drug management units and also in
District General Hospitals. Certainly this condition influences the sustainability of drug access in primary health care
such as...
Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Center of Health System and Policy Research and Development, 2009
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nurhasanah, author
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T47161
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurhasanah, author
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Moh Ilham A Hamudy, author
Abstract. The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of a
sub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from the
district head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the...
Komisi II DPR RI, 2009
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yuhanes Pramono, author
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, keadaan berubah dengan sangat drastis dimana ketika berlakunya peraturan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, Kewenangan Daerah Kota/Kabupaten sangat terbatas oleh karena semua sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sebaliknya sekarang ini kewenangan Pemerintah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12484
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djoko Wihantoro, author
Dalam mengemban tugas pendistribusian hasil-hasil pembangunan, pelaksanaan pembangunan di daerah masih menghadapi berbagai masalah, beberapa diantaranya justru membutuhkan pemecahan yang mendasar, seperti pelimpahan wewenang perencanaan, ketimpangan pendapatan antar daerah dan laju pertumbuhan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat darurat, yang dikenal dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ana Wijayanti, author
Kelurahan Siaga merupakan salah satu program yang digulirkan Depkes mulai tahun 2006. Di Kota Madiun juga sudah melaksanakan program tersebut mulai tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mengetahui Gambaran Pelaksanaan Kelurahan Siaga di Kota Madiun, dengan menggunakan desain kualitatif untuk mengetahui informasi komponen pelaksanaan kelurahan siaga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sudibyo Supardi, author
Almost all district public hospital already has their own formulary.The aims of study are to obtain percentage of noncompliance with the public hospital formulary, to obtain the average additional cost be paid by outpatients as a result of noncompliance with the hospital formalary and to obtain the avarage of the...
2005
MIKE-II-1-Apr2005-43
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Anhari Achadi, author
Valid data and information are critical for any health programs, in particular for planning, monitoring and evaluation purposes. District Health Information System is designed to produce routine data on process and output type of indicators at district level. This study, taking place at Deli Serdang and Sumedang districts, has its...
Depok: Fakultas Ilmu kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2010
613 KESMAS 4:5 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
