Hasil Pencarian

Ditemukan 111 dokumen yang sesuai dengan query

Setiarini, author

Partisipasi publik dalam proses pembahasan undang-undang di DPR RI periode 1997-1999. Studi kasus Undang-Undang No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya. Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T7657

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simatupang, Sabartain, author

Peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik di DPR RI: Studi kasus proses pembahasan RUU Keormasan Tahun 1985

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji interaksi masalah-masalah yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik di peranan dan DPR-RI selama perkembangan politik pertengahan dekade 50-an Orde Baru. Pengkajian ini mengfokuskan masalahnya pada peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam proses pembahasan suatu RUU yang diajukan oleh Pemerintah pada periode kerja DPR 1982-1987....

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1990

S5537

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Raden Roro Evitasari Yurika Anggraini, author

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Pemerintah di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2004-2023) = Implementation of the Oversight Function of Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) through the Right of Interpellation on Government Policy in Indonesia (Case Study 2004-2023)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR diberikan hak salah satunya adalah hak interpelasi. Hak tersebut merupakan hak DPR dalam melakukan pengawasan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library