Ditemukan 87 dokumen yang sesuai dengan query
Dinda Anggiagita, author
Dengan meningkatnya pembangunan yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya lembaga jaminan Hak...
2014
S53488
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Anggraini, author
Kapal laut merupakan benda bergerak. Kapal laut dengan ukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di Indonesia. Kapal laut yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diletakkan jaminan hipotik. Jaminan hipotik atas kapal laut adalah salah satu...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24617
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Harahap, M. Yahya, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2006
347.05 HAR r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Oudelaar, H.
pengantar pada ekskusi dan hukuma...
Deventer: Kluwer, 1995
R BLD 347.05 OUD r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siregar, Bismar, 1928-2012, compiler
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1999
347.05 Bad p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Simamora, Petronella Maytea Lantio, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan...
2016
T46529
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arie Budiman, author
Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb. 1905 - 217...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19182
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Firdaus Abu Bakar, author
Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab suatu pertanyaan tentang bagaimanana penjaminan dengan Hak Tanggungan dan eksekusinya pada lembaga sewa guna usaha (leasing). Sebagai bahan untuk menganalisa, diambil suatu putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/PDT.BTH/2000/PN.TNG.
Pertanyaan tersebut muncul lantaran banyaknya permohonan eksekusi yang ditolak atau ditunda pelaksanaanya oleh...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T18944
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Arbani, author
Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Daniel Constantyn Adam, author
Tesis ini membahas tentang Implementasi Fiat Eksekusi Jaminan Fidusia di pengadilan negeri sebagai akibat hukum dari adanya amar Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana setiap hukum atau peraturan perundangan tertulis seharusnya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
