Hasil Pencarian

Ditemukan 173 dokumen yang sesuai dengan query

Nurul Elmiyah, author

Negara dan masyarakat adat : studi mengenai hak atas tanah dan hasil hutan di Mamahak Besar dan Long Bangun, Kalimantan Timur

2003

D902

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Desty Ratnasari, author

Implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan keterangan palsu dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah (analisis putusan mahkamah agung republik indonesia tanggal 25 agustus 2017 nomor 63pk/pid/2016) = Legal implications and accountability of notaries regarding false information in the making of land acquisition rights deed (analysis of verdict of the supreme court of the republic of indonesia dated august 25th, 2017 number 63pk/pid/2016)

Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54584

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Megawati, author

Kuasa menjual yang mengabaikan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pemindahan hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor: 549 PK/PDT/2016 = Sale power of attorney which waived article 1813 of Indonesian Civil Code as the based on transfer on land right: case study of Supreme Court decision number: 549 PK/PDT/2016

Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizaldi Malkan Husni, author

Kendala pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor 3136 K/Pdt/2017 = Obstruction on the implementation of the court decision on issuance of duplicate land rights certificate: a case study of Supreme Court decision number 3136 K/Pdt/2017

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widinasnita Putri Nusantara, author

Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID.SUS/2018) = Notary’s legal responsibility of the Deed of Relinquishment of Rights on Land that was Signed by a not legitimate owner (Analysis of Supreme Court’s verdict Number 1249 K /Pid.Sus/ 2018)

Seiring dengan perkembangan zaman maka dalam pembuatan dokumen tersebut dapat dibantu dengan dibuatkan oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memperhatikan kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhiyasa, author

Analisis Kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di DKI Jakarta = Policy Analysis of Land and Building Rights Acquisition Fees(BPHTB) on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in DKI Jakarta

Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Monica Ekananda, author

Tanggung jawab notaris berkaitan dengan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) : analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps = The notary's responsibility related with the acquisition duty of right on land and building : analysis of District Court decision of Denpasar No. 300/Pid.B/2015/PN.Dps

Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50827

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prima Annisa Widiastuti, author

Analisis pembatalan sertifikat hak atas tanah Gasibu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35PK/TUN/2009) = Analysis of the Gasibu lands rights certificate cancellation (legal analysis of supreme court decision number 35/PK/TUN/2009)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status Tanah Gasibu dan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu oleh Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009. Dalam sengketa Tanah Gasibu, adanya ketidakjelasan status hukum atas tanah diakibatkan karena dualisme hukum tanah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44914

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yulianus, author

Pengelakan terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan yang didahului dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara = Evaluation towards the income tax (pajak penghasilan) and land tenure income tax (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) exaction in the land title and/or building sales that was initiated by the installment sale agreement (perjanjian pengiukatan jual beli) with selling authorization that was made in front of the North Jakarta notary

Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19645

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian