Hasil Pencarian

Ditemukan 173 dokumen yang sesuai dengan query

Levy Maulana Muhammad, author

Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa Pertanahan pada Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg) = The Role of a Notary in Making a Deed of Release of Land Rights that Created a Land Dispute in Development Activities for the Public Interest in Serang Regency (Study of Serang District Court's Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg)

Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasya Ardellia Pranandha, author

Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Bekas Hak Eigendom dan Hak Prioritas atas Tanah (Studi Putusan Nomor 109/Pk/Pdt/2022) = Analysis of Land Ownership Disputes on Former Eigendom Rights and Priority Rights on Land (Study of Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Carolus Bregas Pranoto, author

Pembangunan negara, hukum pertanahan Indonesia, dan kembalinya tanah kasultanan di Yogyakarta

Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK), tidak hanya memberikan status hukum yang jelas...

Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017

320 JURPOL 3:1 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Dewi Mutiawati, author

Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Studi Kasus Tanah Manggar di Balikpapan)

Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum secara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakan urgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas...

Universitas Indonesia, 2002

T36330

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Soedharyo Soimin, 1946-, author

Status hak dan pembebasan tanah /Soedharyo Soimin

Jakarta: Sinar Grafika, 2004

346.043 2 SOE s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Fatma Hasiah, author

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kreditur Dalam Hal terjadi Perubahan Status Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan (Analisis Peristiwa Hukum pada Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua)

ABSTRAK
Hak Tanggungan adalah salah satu hak jaminan hutang yang bersifat kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah dan lahir dari perjanjian tertentu (kontraktual) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Keberadaan Hak Tanggungan selalu diperjanjikan sebagai perjanjian ikutan (accessoir) yang harus didahului oleh perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit. Tanpa perjanjian kredit tidak akan ada...

2007

T38053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ricky Samuel S., author

Kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT terhadap kepemilikan hak atas tanah (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative force of the deed of sale and purchase by PPAT toward the ownership of land right. (juridical review of West Jakarta District court’s verdict, dated September 5th 2002, number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat,...

2014

T42072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meliana Gunawan, author

Sengketa antara pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan (HPL) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 jo. no. 418/PDT/2007/PT.DKI. = Dispute between the holder of right of building within the land under right of management refer to the verdict of North Jakarta district court Number No. 71/PDT/G/2007 jo. no. 418/PDT/2007/PT.DKI / Meliana Gunawan

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 71/PDT/G/2007 juncto No. 418/PDT/2007/PT.DKI tentang sengketa tanah antara PT. Roda Kencana Mendiri melawan Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) dan PT. Maju Terus Jaya yang bermula dari permintaan Perum Pelabuhan Indonesia II...

2016

T46701

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adeliva Fathia Asmara, author

Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah terhadap notaris yang melakukan penggelapan uang pajak bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (studi kasus putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015) = The Implementation of authority by regional supervisory council DKI Jakarta against a notary who is embezzling tax BPHTB (case study decision of Regional Supervisory Council DKI Jakarta No. 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52281

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irena Lucy Ishimora, author

Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/PDT.G/2017/PN.JAP) = Land Registration and Conveyance on Youtefa Bay Nature Recreational Park (Analysis on Jayapura Court District Number 147.PDT.G/2017/PN.JAP).

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat khususnya Suku Dawir di Kampung Tobati, Jayapura Selatan. Hal ini menjadi masalah karena proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terbit karena pendaftaran tersebut terjadi pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian