Hasil Pencarian

Ditemukan 126 dokumen yang sesuai dengan query

Nadya Putri Andini, author

Analisis yuridis penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal = Juridicial analysis of misuse of principal license investment

ABSTRAK
Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan...

2017

S69473

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Masalah-Masalah dalam Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Undian SMS Premium oleh Departemen Sosial

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S8757

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Chyntia Nuraini, author

Peran pengawasan dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di wilayah DKI Jakarta = The role of supervision in order to optimalization of collection building permit fees in DKI Jakarta area

[ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu...

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Mohamad Fuad, author

Dampak pemberian izin lokasi terhadap perilaku pengembang perumahan di Wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi

Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke...

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T1918

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andre Abrianto Manalu, author

Pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk pengusahaan pertambangan ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik: studi kasus tumpang tindih kawasan izin pertambangan dan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara = Lease-to-use of production forest areas for mining exploitation analyzed using the general principle of good governance: case study for overlapping location of mining permits and forestry cultivation in North Kalimantan Province

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Hafidzah, author

Implikasi risiko bagi kreditur atas objek jaminan hak atas tanah yang izin lokasinya dilimpahkan kepada pihak lain = Risk implication for creditor of guarantee rights object of land which the location permit is granted to another party.

Penelitian ini membahas mengenai adanya pelimpahan izin lokasi PT BK kepada pihak lain yaitu PT P. Pelimpahan izin lokasi tersebut mengakibatkan tanah yang termasuk dalam areal izin lokasi harus dilakukan perolehan tanahnya kepada pemegang izin lokasi baru sedangkan tanah tersebut merupakan agunan kredit yang diperoleh PT BK melalui perjanjian novasi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rina R. Novianti, author

Penerapan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil terhadap proses perceraian pegawai negeri sipil (analisis terhadap putusan pengadilan agama Depok nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)

Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21737

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia

Jakarta: kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, 2015

001.42 PRO

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Silvia Septiyani, author

Implementasi kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Jawa Barat = The implementation of authority in granting mining permits in the Province of West Java

ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Shabrina, author

Tinjauan yuridis akta pemindahan dan penyerahan hak dari PT Bintang Sampora Asri kepada PT Arwiga Bhakti Propertindo yang didasarkan akta pelepasan hak oleh PT Bintang Sampora Asri = Juridicial review in deed of transfer and submission of land rights from PT Bintang Sampora Asri to PT Arwiga Bhakti Propertindo based on deed of release of land rights by PT Bintang Sampora Asri

ABSTRACT
Pelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian