Ditemukan 191 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Rizal Prajna Fatawi, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar segera...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14554
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rimdan, author
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
347.012 RIM k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arianto W. Soegijo, author
Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas apakah jual beli yang dilaksanakan oleh FS atas harta tidak bergerak (tanah) yang dimilikinya sah atau tidak, karena terhadap hak atas tanah tersebut telah ada putusan pengadilan yaitu adanya Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan No. 205/Pdt.G/1996/PA.Plg tanggal...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19386
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ramdansyah, author
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54840
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rikha Diah Sari, author
Hingga saat ini peradilan sesat (Rechterlijke Dwaling) masih terjadi di Indonesia. Peradilan sesat ini merupakan akibat dari kelalaian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan SEMA Nomor 09 Tahun 1976 menimbulkan kesan kebal hukum terhadap Hakim. Perihal pertanggungjawaban hakim beberapa negara telah menerapkan konsep Judicial Liability. Penelitian tesis ini memberikan jawaban terhadap...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yap, Po Jen, author
What is the relationship between the strength of a country's democracy and the ability of its courts to address deficiencies in the electoral process? Drawing a distinction between democracies that can be characterised as 'dominant-party' (for example Singapore, Malaysia, and Hong Kong), 'dynamic' (for example India, South Korea, and Taiwan),...
New York: Cambridge University Press, 2017
e20528911
eBooks Universitas Indonesia Library
to what extent is the language of judicial opinions responsive to the political and social context in which constitutional courts operate? Courts are reason-giving institutions, with argumentation playing a central role in constitutional adjudication. However, a cursory look at just a handful of constitutional systems suggests important differences in the...
United Kingdom: Cambridge University Press, 2017
e20528852
eBooks Universitas Indonesia Library
Judicial independence, integrity and impartiality are crucial to public trust in the judiciary. Justice must also be seen to be dispensed fairly and without fear or favour. In the context of themes and perspectives as well as comparative theories of independence, this book provides a contemporary analysis of the role...
United Kingdom: Cambridge University Press, 2017
e20528923
eBooks Universitas Indonesia Library
Judicial independence, integrity and impartiality are crucial to public trust in the judiciary. Justice must also be seen to be dispensed fairly and without fear or favour. In the context of themes and perspectives as well as comparative theories of independence, this book provides a contemporary analysis of the role...
United Kingdom: Cambridge University Press, 2017
e20528923
eBooks Universitas Indonesia Library
Ahmad Thohir, author
Dalam kontrak ekonomi, denda merupakan bagian inheren yang akan disepakati oleh para pihak. Tapi seringkali klausula denda ditentukan dengan proporsi yang tidak berimbang, dengan ketentuan yang memberatkan salah satu pihak, seperti penerima fasilitas pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah tentang ketidakadilan dalam penentuan klausula denda pada kontrak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42150
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
