Ditemukan 191 dokumen yang sesuai dengan query
Hamid Chalid, author
ABSTRAK
Through the momentum of the third amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was passed in 2001, Indonesia has officially adopted a dualistic judicial review system. Under such system, the authority to conduct judicial review is divided/spread to the two judicial organs, each with its own...
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017
340 UI-ILR 7:3 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mufatikhatul Farikhah, author
Abstrak
Judicial Pardon di Indonesia merupakan hasil dari studi perbandingan dengan beberapa negara yakni konsep yang telah dipraktekkan di Belanda, Yunani, Portugal dan Uzbekistan. Penulis mencoba untuk menemukan sistem hukum apa yang mendasari konsep Judicial Pardon yang diterapkan di beberapa negara serta bagaimana konsep judicial pardon yang paling sesuai dengan Sistem...
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:3 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Afrizal, author
Paska amandemen konstitusi Indonesia, DPR periode 1999-2004 memiliki otoritas yang besar dalam proses penyusunan UU. Namun, UU yang dihasilkan DPR masih saja memunculkan kontroversi, ketidakpuasan, menuai protes dan berbagai bentuk resistensi lainnya dari masyarakat, seperti yang diperlihatkan dalam kasus UU Yayasan dan UU Penyiaran. UU Yayasan memunculkan ketidakpuasan di kalangan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12084
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zainal Arifin Hoesein, author
ABSTRAK
Perjuangan panjang tentang kekuasaan kehakiman yang babas dalam negara hukum sesuai dengan UUD 1945, terakhir disuarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dituangkan dalam memorandum tanggal 23 Oktober 1996 yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman di bawah satu payung, yakni Mahkamah Agung. Gagasan tersebut, sejalan dengan Pasal 24...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siti Nuryati, author
ABSTRAK
Dalam kurun waktu relatif masih muda Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkiprah untuk ikut melakukan pengawasan yudisial terhadap badan atau pejabat administrasi. Ternyata pengawasan yudisial tersebut belum efektif. Penelitian diawali dengan studi dokumenter. Selanjutnya dilakukan wawacara dengan pedoman wawancara terhadap sejumlah key informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan judisial...
1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Noersal Samad, author
INTRODUCTION
America is a country of laws rather than of men. Laws that are agreed on by representatives of the people, implemented by the government and reviewed for their legal constitutionality by judges of the Supreme Court rule America. These laws must conform to certain broad principles of moral justice....
1989
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasrun Hasan, author
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai konsekuensinya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sumber tertinggi peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16651
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wiyanti Tjendera, author
Syarat-syarat yuridis, agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit, adalah adanya utang, yang minimal salah satunya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, adanya Debitur, adanya Kreditur yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), pernyataan pailitnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga, putusan mana dilaksanakan atas dasar permohonan dari Debitur, 1 (satu) atau lebih Kreditur,...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16658
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 diatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji materiil. Dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16682
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Megawati, author
Dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai daerah terlebih didukung oleh otonomi daerah memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk meremajakan pasarpasar tradisional khususnya peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Pasar tersebut berdiri di atas lahan hak pengelolaan Pemerintah Kota. Pembangunan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang Hak Pengelolaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19592
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
