Hasil Pencarian

Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query

Hamid Chalid, author

Dualism of judicial review in indonesia: problems and solutions / Hamid Chalid

ABSTRAK
Through the momentum of the third amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was passed in 2001, Indonesia has officially adopted a dualistic judicial review system. Under such system, the authority to conduct judicial review is divided/spread to the two judicial organs, each with its own...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017

340 UI-ILR 7:3 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Cooper, Phillip J., author

Hard judicial choices: federal district court judges and stats and local official

New York: Oxford University Press , 1988

347.73 COO h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Afrizal, author

Partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang (studi kasus RUU yayasan dan RUU penyiaran)

Paska amandemen konstitusi Indonesia, DPR periode 1999-2004 memiliki otoritas yang besar dalam proses penyusunan UU. Namun, UU yang dihasilkan DPR masih saja memunculkan kontroversi, ketidakpuasan, menuai protes dan berbagai bentuk resistensi lainnya dari masyarakat, seperti yang diperlihatkan dalam kasus UU Yayasan dan UU Penyiaran. UU Yayasan memunculkan ketidakpuasan di kalangan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12084

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Megawati, author

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama tentang pembangunan peremajaan pasar pusat Sukaramai Pekanbaru antara pemerintah kota pekanbaru sebagai pemegang hak pengelolaan dengan PT. Makmur Papan Permata sebagai investor = The judicial review on the agreement of cooperation concerning the Sukaramai central market Pekanbaru rejuvenation project between the local government of Pekanbaru as the holder of censession right with PT. Makmur Papan Permata as the investors

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai daerah terlebih didukung oleh otonomi daerah memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk meremajakan pasarpasar tradisional khususnya peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Pasar tersebut berdiri di atas lahan hak pengelolaan Pemerintah Kota. Pembangunan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang Hak Pengelolaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Judicial Review UU no 1 PNPS 1965 makin seru

pada sidang 24 februari atau sidang pleno keempat mengagendakan mendengar keterangan ahli dari pemohon, pemerintah, dan pihak terkait. dari ahli pemohon dihadirkan MM billah dan JE sahetapy, sedangkan ahli pemerintah terdapat rusdi ali muhammad, rahim yunus, dan muhammad ali azis. selain itu pihak terkait juga banyak yang hadir dari majelis...

361 MAJEMUK 43:2 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal...

300 JIH 1:1 2010

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fessy Farizqoh Alwi, author

Analisis putusan peninjauan kembali kasus persaingan curang terhadap pendaftaran nama domain Mustika-Ratu.com oleh kompetitor

Ketika Internet telah menjadi suatu media komunikasi dan teknologi yang merambah segala aspek sosial ekonomi termasuk perdagangan barang dan jasa, maka mulailah timbul berbagai persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan dunia internet. Salah satunya adalah sengketa nama domain. Seringkali terdapat pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain terkait dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19566

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nilam Rahmahanjayani, author

Judicial restraint dan judicial activism dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi = Judicial restraint and judicial activism on judicial review cases in Constitutional Court of Indonesia

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Elsaad Wirasah, author

Peninjauan Kembali oleh Jaksa di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum = Judicial Review by the Public Prosecutor in Indonesia From The Perspective of The Principle of Legal Certainty and The Principle of Equality Before The Law

Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, dan penerimaan pengajuan tersebut oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, ada yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum dan ada juga yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tepat sekaligus sebagai wujud penerapan asas persamaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Dwi Sepyarini, author

Penyelesaian sengketa pajak melalui mutual agreement proocedure serta interaksinya dengan UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya proses penyelesaian sengketa pajak melalui Mutual Agreement Procedure terkait dengan proses keberatan dan banding serta keterkaitan antara hasil Mutual Agreement procedure dengan mekanisme pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

T28082

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian