::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 404 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nainggolan, Gissela Octavianty, author
Tinjauan Yuridis Penambahan Syarat Formil Pada Voluntary Petition Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2016 terhadap Pembuktian sederhana dalam kepailitan (Putusan Pengadilan Niaga No.Formal 17/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Jkt) = Judicial Review of Addition Requirement on Voluntary Petition Based On SEMA No. 2 of 2016 With Simple Verification in Bankruptcy (Verdict Commercial Court Decision No. 17/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt)
Debitor merupakan salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Untuk dapat dinyatakan pailit terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kepailitan. Setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Naim Syahrir, author
Akibat hukum ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai jangka waktu eksekusi jaminan kebendaan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan = Legal implication of the Article 59 Law Number 37 of 2004 concerning bankcruptcy and suspension of obligation for payment of debt regarding the time frame of executing a collateral againts the creditor of holder of encumbrance right
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang terdapat pada UUKPKPU. Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan obyek jaminan Hak Tanggungan dalam hal Debitor dinyatakan pailit dan Bagaimana Akibat Hukum Ketentuan Pasal 59 UUKPKPU Mengenai Jangka Waktu Eksekusi Jaminan Kebendaan Terhadap Kreditor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44976
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra, author
Prosedur pencabutan kepailitan oleh kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: studi kasus putusan Mahkamah Agung no. 1037.K/PDT.SUS/2010 = Bankruptcy revocation procedure by the receiver pursuant to law number 37 year 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligation (law no. 37/2014): a case study of the Indonesian Supreme Court verdict number 1037.K/PDT.SUS/2010
Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nina Noviana, author
Perubahan pokok dalam peraturan kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
This article does analyse under historical approaches regarding bankruptcy law revision in Indonesia. The author's scrutinizes two approaches concerning how the basic revision conducted and what are the government considerations to carry out the revision aim's. Many reasons elaborated here from the common that embark on the practical needs and...
Depok: Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2006
HUPE-36-2-(Apr-Jun)2006-129
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Angel Risha, author
Perlindungan hukum Terhadap harta pailit debitor dalam pembatalan putusan pernyataan pailit tingkat kasasi = Legal protection for debtor's bankrupt assets in revoking decision on bankruptcy of cassation level
Skripsi ini membahas dampak penerapan Pasal 16 ayat (2). UUK-PKPU dalam hal pembatalan pernyataan pailit terkait dengan asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keseimbangan serta cara untuk melindungi properti kebangkrutan Debitur selama proses hukum kasasi dan setelah kasasi diberikan. Penelitian ini akan mencoba menguraikan masalah dengan menguraikan konsep pemulihan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rifqi Abidin, author
Tinjauan Yuridis Eksekusi Harta Kepailitan Yang Berada di Negara Lain = Juridical Review of Bankruptcy Property Execution in Other Countries
ABSTRAK
Dalam hukum kepailitan, penjualan aset debitur merupakan poin penting karena penjualan aset pailit adalah tujuan dari UU Kepailitan. Masalah muncul jika ada harta pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat penerapan asas kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia, yang mengakibatkan diterapkannya asas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rifqi Abidin, author
Tinjauan Yuridis Eksekusi Harta Kepailitan Yang Berada di Negara Lain = Juridical Review of Bankruptcy Property Execution in Other Countries
ABSTRAK
Dalam hukum kepailitan, penjualan aset debitur merupakan poin penting karena penjualan aset pailit adalah tujuan dari UU Kepailitan. Masalah muncul jika ada harta pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat penerapan asas kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia, yang mengakibatkan diterapkannya asas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rifqi Abidin, author
Tinjauan Yuridis Eksekusi Harta Kepailitan Yang Berada di Negara Lain = Juridical Review of Bankruptcy Property Execution in Other Countries
ABSTRAK
Dalam hukum kepailitan, penjualan aset debitur merupakan poin penting karena penjualan aset pailit adalah tujuan dari UU Kepailitan. Masalah muncul jika ada harta pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat penerapan asas kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia, yang mengakibatkan diterapkannya asas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pandiangan, Roni, author
Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur separatis pemegang hak tanggung jawab dalam kepailitan debitur
Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...
Jakarta: Fakultas Hukum, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Yuherman, author
Pembatasan kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan terbatas
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T24423
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   >>