Ditemukan 404 dokumen yang sesuai dengan query
Agustina Agung Untari, author
Pengangkatan Hakim Pengawas dan kurator dimaksudkan sebagai pelaksana dari putusan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Namun, pengaturan mengenai tugas dan wewenangan Hakim Pengawas pasca putusan pailit tidak semudah yang dibayangkan. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan dan sejauh mana pelaksanaan tugas Hakim Pengawas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19860
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasudungan, Laura, author
Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur separatis sebagai pemegang jaminan berupa hipotek dalam kepailitan di Indonesia berdasarkan UUK-PKPU dan dalam keadaan pailit di Inggris berdasarkan Insolvency Act 1986, dan implementasinya dalam praktik berdasarkan kedua peraturan tersebut. Untuk meninjau bagaimana menerapkan peraturan tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eva Yuanita, author
This article analyzes concerning the decision of Indonesian Commercial Court that has repudiated insolvency applications towards P71 Garuda Indonesia. The court decision is considered two facts those has signed consultation agreement between plaintiff and defendant of insolvency which was executed partially; and the project itself has not fully finished when...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-3-(Jul-Sep)2006-257
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yasmin Sultana, author
Peningkatan angka permohonan perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia pada era pandemi Covid-19 membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk melakukan moratorium Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 selama tiga tahun. Menurutnya, diperlukan suatu regulasi seperti moratorium yang dapat dijadikan solusi utama dalam mengatasi peningkatakan angka permohonan perkara kepailitan dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Chika Unique Putrinda, author
Para pelaku usaha semakin banyak melakukan transaksi dagang yang sifatnya lintas batas negara atau dikenal dengan perdagangan internasional. Salah satu bentuk transaksi dagang yang dilakukan pembiayaan usaha dagang yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang. Perbedaan yuridiksi hukum tidak membatasi dilaksanakannya suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dilakukan diantara diantara Badan Hukum Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54750
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abram Pambudi Bowoarota, author
Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rina Puspitasari, author
Penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam kasus kepailitan dari debitur (pelaku pembangunan rumah susun), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selama ini banyak ditemukan penjualan rumah susun yang belum dibangun namun tetap dilakukan perbuatan hukum...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alfan Halifa Pasha, author
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat dalam proses kepailitan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015, serta peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung postnuptial agreement serta akibatnya bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Sebelum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49592
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maura Dinda Helmina, author
Asas keadaan diam mengatur bahwa sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit debitur akan dalam keadaan diam di bawah sita umum kurator, yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan diurus oleh kurator hingga proses kepailitan berakhir. Sita umum terhadap harta pailit debitur menyebabkan tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ayu Anezka Chandradevi, author
Utang Pajak merupakan utang yang sifatnya istimewa, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kedudukan yang paling tinggi diantara kreditur lainnya, karena itu negara disebut memiliki hak mendahulu atas pelunasan utang pajak. Dalam kepailitan, penerapan dari Hak Mendahulu atas utang pajak ini seringkali dikesampingkan sehingga mengakibatkan pelanggaran pada Undang-Undang Perpajakan. Selain Utang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
