::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 404 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mollynda Ara Safia, author
Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda Silvia Yoga, author
Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya Insolvency Test terhadap permohonan kepailitan Debitor sehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39017
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
I Gusti Ngurah Indra Andhika, author
ABSTRAK
Pelaksanaan Hukum Kepailitan di Indonesia, dalam beberapa perkara, kerap menarik perhatian para pelaku usaha nasional maupun internasional. Perhatian tersebut berkaitan dengan tidak terdapatnya norma yang melindungi perusahaan atau pelaku usaha dengan kondisi finansial yang sehat (solvent) dari kepailitan. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa perkara kepailitan, seperti perkara PT. AJMI,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42768
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Akbar Maulana, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pekerja mengajukan permohonan pailit atas perusahaan tempatnya bekerja atas dasar utang upah atau utang pesangon berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang belum dibayarkan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kedudukan pekerja untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan putusan PHI ditinjau dari UU Hubungan Industrial dan UU Kepailitan dalam implementasi pelaksanaannya. Metode penelitian...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41860
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Laura Lestari, author
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum Putusan Pernyataan Pailit dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum yang tetap mengenai kewajiban pembayaran upah buruh/pekerja dan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh/pekerja pada PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) ditinjau dari undang-undang kepailitan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42689
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Willy Wardana, author
Pemerintah menaruh perhatian khusus dengan membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022). PP 24/2022 mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang menjadikan suatu hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai jaminan atas kredit di lembaga bank/non-bank. Dalam PP...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Albert Yahya, author
Dengan dijatuhkan putusan pailit, maka Debitur Pailit kehilangan hak nya dalam menguasai harta bendanya yang termasuk dalam Boedel Pailit tersebut, dan secara hukum diberikan tugas pemberesan tersebut kepada Kurator. Akan tetapi melakukan tugas pemberesannya, seringkali Kurator menemukan hambatan seperti dengan diletakannya penyitaan pidana terhadap harta pailit tersebut yang berakibat akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wanda Ayu Agustin, author
Debitor pailit seringkali melakukan tindakan untuk mengakali kewajibannya dalam memenuhi pembayaran utang terhadap kreditor pailit. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan fraudulent transfer, yaitu tindakan pengalihan aset yang diduga sengaja dilakukan agar nilai aset debitor pailit berkurang. Atas tindakan ini kurator dapat melakukan upaya pembatalan hukum dengan melakukan gugatan actio...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Aisyah Natasha Afirandini, author
Bunga dan denda merupakan salah satu aspek yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Eksistensi Putusan 2899 K/Pdt/1994 berakibat adanya multitafsir mengenai pembebanan bunga dan denda dalam hukum kepailitan yang sudah pada pokoknya diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menganalisis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vera Lydiana, author
Akhir-akhir ini yayasan cenderung melakukan aktivitas-aktivitas dan usaha-usaha yang tidak lagi bersifat sosial, namun telah bergeser ke arah komersial. Akibatnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nanor 16 Tahun 2001 Tentang Undang-Undang Yayasan khususnya Pasal 39 ayat (1) maka yayasan maupun pengurusnya dapat dipailitkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengurusannya. Menjadi persoalan:...
Universitas Indonesia, 2004
T36297
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library