Hasil Pencarian

Ditemukan 117 dokumen yang sesuai dengan query

Silaban, Suzan Stevan, author

Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas komisi petugas dinas luar asuransi ditinjau dari asas certainty = Analysis of income tax article 21 imposition on commision for insurance affair officer reviewed with certainty principle

Ketidaksesuaian peraturan pelaksana Pajak Penghasilan Pasal 21 atas komisi PDLA yaitu PMK No.206/PMK.011/2012 dan Peraturan DJP No.31/PJ/2012 dalam menerapkan PTKP menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 PDLA yang terdapat dalam peraturan DJP dan PMK ditinjau dari aspek certainty dan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55519

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mariam Yasmin, author

Pembatalan akta dan sertipikat hak milik, atas tanah sengketa di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2125 K/PDT/2004) = Cancellation deed and certificate of ownership rights to land dispute in kaliboto village district wonodadi blitar (judicial review against supreme court of the republic of indonesia number 2125 k pdt 2004)

Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

An Nisaa'FItri Ratnasari, author

Analisis Dualitas Putusan Sengketa Pajak atas Agunan Yang Diambil Alih dan Aspek Kepastian Hukum Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of the Duality of Tax Dispute Decisions on Foreclosed Collateral and Aspect of Legal Certainty Post Law on Harmonization of Tax Regulations

Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Retriani Damesysca Lumban, author

Kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia : perbandingan undang-undang penanaman modal antara Indonesia dan Vietnam = The legal certainty of foreign investment in Indonesia : the comparison of investment laws between Indonesia and Vietnam

Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia serta bagaimana perbandingan undang-undang penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lisa Fransiska, author

Analisis kepastian hukum perlakuan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak badan usaha milik negara masuk bursa (studi pada PT. ABC Persero Tbk) = Analysis of the legal certainty of article 25 income tax treatment for the go public state owned enterprise taxpayer (study to PT. ABC Persero Tbk)

[ABSTRAK Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi...

[, ], 2014

S55641

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nangoy, Sandra, author

Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sudut Kepastian Hukum dan Keadilan = The Annulment of Arbitral Award Based on Article 70 of Law Number 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution In the Frame Work of Legal Certainty and Justice

[ABSTRAK
Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti, author

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian