::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hutabarat, Johansen Christian, author
Analisa perbandingan besaran kerugian negara dengan besaran sanksi pidana yang dijatuhkan pada terpidana korupsi = Comparative analysis of the magnitude of state losses with magnitude of criminal sanctions dropped in convicted of corruption / Johansen Christian Hutabarat
ABSTRAKk
Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, lebih jauh menghambat proses pembangunan nasional dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang secara nyata telah terjadi dan berpotensi akan terjadi. Pengadilan yang dapat menangani perkara korupsi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42697
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Thareq Akmal Hibatullah, author
Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menilai kerugian negara dalam kasus penggunaan jaringan 3g milik PT Indosat oleh PT IM2 = Authority of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan to determine states loss in the case of the usage of PT Indosats 3g network by PT IM2
ABSTRAK
Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Joseph Harry Krisnamurti, author
Pertanggungjawaban badan dan pejabat pemerintahan dalam pengembalian kerugian negara menurut Pasal 20 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Responsibility of officers and government officials in the return of state losses Article 20 Paragraph (5) and (6) Law Number 30 of 2014 Regarding Government Administration
Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49801
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Heru Triatma Jaya, author
Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS
Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52444
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Nuryanto, author
Analisis pendapatan negara dari pengembalian kerugian negara oleh koruptor pada tingkat penyelidikan kasus korupsi tahun 2016 di Polda Metro Jaya = The analysis on state revenue t aken from the corruptor s assets on the investigation stage on of corruption cases in 2016 conducted by Metro Jaya Police department
Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki2 dua makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventifterkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya,masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputipemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakanpengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Adapun...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T49368
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Taryanto, author
Analisis Manajemen Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara = Analysis of the Performance Management of the Corruption Eradication Commission in Optimizing the Recovery of State Losses
Capaian pemulihan kerugian negara sebagai hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak optimal yang menunjukkan adanya masalah pada manajemen kinerjanya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menemukan manajemen kinerja (organisasi) dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara dengan menggunakan model Balance Score Card. Permasalahan pemulihan kerugian negara di KPK akan dianalisis...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Riadany Tyas Hapsari S., author
Law enforcement terhadap penyimpangan pelaksanaan sistem perpajakan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239.K/PID.SUS/ tanggal 18 Dsember 2012) = Law enforcement toward deviation of tax enforcement system (case study decision number 2239.K/PID.SUS/2012 dated December 18 of 2012)
Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu tulang punggung pendapatan negara menerapkan self assesment system dalam memungut pajak dari masyarakat. Namun dalam penerapannya, sistem ini seringkali disalah gunakan oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Direktorat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41593
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Risa Meliora Hutapea, author
INKONSISTENSI PENENTUAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK BUMN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 V. No. 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Agung No. 238 K/PID.SUS/2014) = Inconssistency in Determination of State Losses for Consequence of Non Performing Loan in State Owned Enterprise Bank (Case Study Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 v. No. 62/PUU-XI/2013 and Supreme Court Decision No. 238 K/PID.SUS/2014)
Kredit macet yang terjadi pada Bank BUMN sering sekali termasuk ke dalam kasus korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Namun apakah kredit macet pada Bank BUMN masih termasuk ke dalam kerugian Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penelitian yang menggunakan metode yuridis...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sumarto, author
Evaluasi penerapan metode penghitungan kerugian negara dalam membantu penanganan kasus tindak pidana korupsi = Evaluation of the application of the state losses calculation method in assisting in handling corruption cases
ABSTRAK
Kerugian negara merupakan salah satu dampak dari terjadinya kecurangan/korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang digunakan dalam menghitung kerugian negara akibat suatu kasus korupsi tersebut masih beragam dan belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan metode PKN di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka penelitian menggunakan Policeman...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Mutiara Syifa, Author
Sistem pemeriksaan berjenjang : upaya harmonisasi kewenangan menilai kerugian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan = Tiered examination system : the effort to harmonize the authority to assess state lossess on the audit board of Republic Indonesia and Finance and Development Supervisory Agency
Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>