Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Barus, Sonia Ivana, author

Kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri sebagai executive control terhadap pemerintah daerah = Regional regulation annulment by minister of internal affairs as executive control for regional government

Nama : SONIA IVANA BARUSNPM : 160 693 4613Program Studi : Ilmu Hukum-Hukum KenegaraanJudul : ldquo;Kewenangan Pembatalan Peratuan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Executive Control terhadap Pemerintah Daerah rdquo; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dengan instrumen berupa Peraturan Menteri, diberikan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gita Frilia, author

Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019) = A Legal Consequences of a Deed of Acknowledgement of Debt Whose Collateral Has Not Been Submitted (Study of The DKI Jakarta?s Notary Regional Supervisory Assembly?s Ruling Number 08/PTS/Mj.PWN.ProvDKIJakarta/X/2019)

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winda Roselina Effendi, author

Hubungan pusat dan daerah pasca desentralisasi konflik kepentingan badan pengusahaan batam dan pemerintah Kota Batam dalam pembagian kewenangan daerah Kota Batam 2007 2015 = Relations between central and local governmen after decentralization conflict interest between bifza Batam Indonesia free zone authority and Batam City government in regional authority of Batam City 2007 2015

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik kewenangan antara Badan pengusahaan Batam dan Pemerinta Kota Batam. Latar belakang dari dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

T45158

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhika Fathazazi, author

Kebijakan penetapan tarif premi batas bawah dan batas atas asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum persaingan usaha = Premium rate determination policy on lower limit and upper limit the motor vehicle insurance in the perspective of competition law

Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61731

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfadhly Sanusi, author

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros) = The Authority of the Provincial Government and Regency/City Regional Government in the Implementation of Education at the Elementary and Secondary Education Levels (Case Study of South Sulawesi Province and Maros Regency)

Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Salman Al-Farisi, author

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat, di dalam penelitian ini akan menyajikan persoalan mengenai ketengan pemerintah daerah pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Etin Solihatin, author

Otonomi daerah

Depok: Rajawali Press, 2022

352 ETI o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Silvia Septiyani, author

Implementasi kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Jawa Barat = The implementation of authority in granting mining permits in the Province of West Java

ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Motacki, Kathleen, author

Nursing delegation and management of patient care

New Jersey: Mosby , 2011

362.173 MOT n

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Penelitian hukum tentang potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara pasca perubahan UUD

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009

342.03 PEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian