Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Christopher Julio, author

Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan notaris berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentuk (studi kasus putusan pengadilan tinggi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI) = Abuse of authority of the notary in relation to counterfeiting crime toward an authentic deed (case study of Capital City of Jakarta high verdict court number 247/PID/2015/PT.DKI)

Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52103

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sumpena, author

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAS di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang

Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Trihardjanto, author

Ratifikasi atas tindakan hukum direksi yang telah berakhir masa jabatannya (studi kasus pada PT IN) = Ratification to director s legal action who has ended its tenure (case study on PT IN)

[ASBTRAK
Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar diangkat oleh para pendiri (sebelum berbadan hukum) dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (setelah berbadan hukum), dimana Pemegang Saham...

Depok: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T41544

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Wildan Masyhari, author

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia: Tinjauan atas kewenangan pemerintah pusat = Indonesia's border and boundaries management; Study on the authorities of the central government

Setelah Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari kekuasaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Kawasan perbatasan. Dalam rumusan RPJPN tahun 2005-2025, misalnya, arah kebijakan pembangunan perbatasan yang sebelumnya berorientasi ?inward looking?, yang hanya memandang Perbatasan sebagai halaman belakang, kini orientasinya diubah menjadi ?outward looking?. Kemudian, pada tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46220

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nayla Husnul Hayati, author

Kewenangan Notaris dalam Penetapan Peralihan Status Anak Angkat yang Dijadikan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/PDT.G/2018/PTA.Yk) = The Authority of a Notary in Determining the Change of the Status of an Adopted Child to an Heir (Based on Court Ruling of Yogyakarta Religious Court Number 57/PDT.G/2018/PTA.Yk)

Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN Pasal 15, diantaranya adalah perihal pembuatan akta dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris kepada para pihak yang menghadap. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya adalah akta wasiat yang merupakan kehendak dari para pihak yang membuatnya. Namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alvin Natanael, author

Analisis terhadap Konflik Kewenangan Penyelesaian Sengketa antara Forum World Trade Organization dan Badan Penyelesaian Sengketa dalam Regional Trade Agreements = Analysis on Jurisdictional Conflicts between the World Trade Organization and Dispute Settlement Forums in Regional Trade Agreements

Negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) memiliki hak untuk turut serta membentuk perjanjian perdagangan regional (Regional Trade Agreements atau RTA). Masing-masing dari mereka seringkali memiliki forum dengan caranya sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hal tersebut menimbulkan potensi konflik kewenangan, yaitu keadaan saat terdapat dua atau lebih forum yang berwenang atas suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Trypu Vevianto, author

Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law

Tindak pidana pada awalnya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. dalam perkembangannya kondisi yang diciptakan akibat tindak pidana korupsi adalah membahayakan keamanan negara, dan akhirnya tindak pidana korupsi menimbulkan bahaya keamanan asimetrik atau non-tradisional yaitu bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena dampak negatifnya telah menambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29370

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Esti Kurniati, author

Kedudukan dan kewenangan staf khusus menteri dalam struktur organisasi kementerian negara = Position and authority of ministerial special staff in the organizational structure of the state ministry

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya jabatan baru dalam unsur struktur organisasi kementerian negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yaitu jabatan staf khusus menteri. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52420

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indria Dwintasari, author

Upaya hukum perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi (analisis pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi PT Reliance asset management) = Legal action of securities company towards the board of directors misuse of authority (analysis on the business license revocation as fund manager of PT Reliance asset management)

Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43057

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rifdah Ufairotul Widaad, author

Perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan dianalisis berdasarkan hukum kesehatan (studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas) = Comparison of competencies and authority of maternity nurses and midwives analyzed based on health law (Study at Banyumas Regional General Hospital)

Profesi perawat maternitas dan bidan memiliki beberapa persamaan terkait kewenangan asuhan pelayanan kesehatan oleh perawat maternitas dan bidan dalam penyelenggaraan proses persalinan di suatu rumah sakit. Kondisi demikian dijumpai di RSUD Banyumas. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian