Hasil Pencarian

Ditemukan 258 dokumen yang sesuai dengan query

Amalia Imana, author

Perlakuan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017 = Motor Vehicle Tax on Heavy Equipment Treatment After The Constitutional Court Judgement Number Put-15/PUU-XV/2017

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dari awal diterapkan menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Hingga pada akhir 2017 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017 yang membatalkan pengenaan pajak kendaraaan bermotor atas alat berat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan ditolaknya uji materi terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anastasya Triastutie Putri Suandi, author

Analisis Perjanjian Simulasi Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1898 K/PDT/2022) = Analysis of the Simulation Agreement as a Basis for Making Deed of Sale and Purchase of Land (Study of Supreme Court Decision Number 1898 K/PDT/2022)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1898 K/Pdt/2022 diajukannya pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 02/2014 yang didasari atas Perjanjian tanggal 23 Desember 2013. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan untuk melakukan jual beli tanah secara pura-pura berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3611/Nagari Lima Kaum. Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum Perjanjian tanggal 23...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartika Wulandari, author

Layanan prima di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = Excellent service in the Constitutional Court Library

Skripsi ini membahas upaya pustakawan mewujudkan layanan prima di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini menjelaskan konsep layanan prima yang ada dipikiran pustakawan melalui tindakan keseharian di perpustakaan. Pustakawan menerapkan layanan prima di perpustakaan adalah untuk menunjang pemustaka memenuhi kebutuhan informasi. Namun, Pustakawan dalam mewujudkan layanan prima terdapat beberapa kendala...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016

S65355

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Halimah, author

Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia: fungsi dan perannya dalam menunjang visi dan misi lembaga induk = The Indonesian Supreme Court Library: its function and role in advocating the vision and mission of the parent institution

Mahkamah Agung Indonesia adalah perpustakaan hukum yang melayani pengadilan tertinggi di Indonesia. Keutamaan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi dalam empat lingkungan peradilan memiliki implikasi signifikan terhadap tanggung jawab perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi dan peran Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia dengan berfokus pada kegiatan dan layanannya dan dengan mengidentifikasi...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Damaji Ratmono, author

Pengelolaan layanan koleksi berkala berupa kliping surat kabar di perpustakaan mahkamah agung republik Indonesia : Sebuah kajian

Terbitan berkala merupakan sumber informasi dan pengetahuan sangat penting bagi masyarakat yang berkecimpung baik dalam kegiatan bisnis maupun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber informasi tersebut perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mudah dimanfaatkan. Contoh terbitan berkala yaitu di antaranya surat kabar, jurnal, majalah, buletin, tabloid, dan sebagainya. Terbitan berkala...

Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, 2019

020 VIS 21:2 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Annisa Winatasia, author

Akibat hukum pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris atas tanah kaum yang terindikasi memiliki spurious signature : analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 634K/PID/2016 = The law consequence of the notarys position violation in making legal heir certificate of the communal land which is indicated has spurious signature : analysis of supreme court Indonesian Republic decision no. 634K/PID/2016

Penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris tidak dapat dilakukan sertamerta oleh para ahli waris sejak kematian pewaris. Hal tersebut harus didahului dengan pembuatan Surat Keterangan Waris. Tujuan utama Surat Keterangan Waris adalah untuk membuktikan subjek yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan menurut hukum dan berapa perolehan masing-masingnya. Namun dalam pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52262

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muh Farhan Arfandy, author

Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik = The Existence of Political Party Courts in Ensuring the Independence of Internal Political Party Dispute Resolution

Sebagai organisasi politik, tidak dapat dihindari akan adanya perselisihan internal dalam tubuh partai politik dimana partai politik dalam penyelesaian sengketa internal anggotanya memiliki lembaga penyelesaian internal yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai merupakan suatu organ di dalam partai politik yang harus dibuat oleh tiap partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Rizky Soe'oed, author

Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022- 2023 = Analysis of Presidential Nomination Threshold Settings in Indonesia According to the 2022-2023 Constitutional Court Decision

Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

R.AY. Sri Hartati, author

Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1070K/Pid/2000)

Universitas Indonesia, 2003

T36405

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tursucianto Elkian Setiadi, author

Pengangkatan jabatan hakim agung setelah berlakunya UU No 3 tahun 2009 juncto UU No 5 tahun 2004 juncto UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU XI 2013 terhadap pengangkatan jabatan hakim agung = The appointment of supreme court judge position after law No 3 2009 jo law No 5 2004 jo law No 14 1985 concerning supreme court and the implication of the constitutional court decision no 27 PUU XI 2013 to appointment of supreme court judge position

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009...

2014

S54997

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian