Hasil Pencarian

Ditemukan 558 dokumen yang sesuai dengan query

Nasution, Viega Lovianan Noor, author

Penerapan pasal 14 undang-undang N0 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan bagi profensi notaris dan permasalahannya dalam praktek

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dzaky Agusthomi, author

Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Pasal 16 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Tidak Memberikan Salinan Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjk) = Notary Responsibility For Violations Of Article 16 Section (1) Letter D Of The Notary Position Law That Does Not Provide A Copy Of The Kredit Agreement Deed (Study Of Tanjung Karang State Court Decision Number 1/Pdt.G/2018/PN. Tjk)

Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial untuk tunduk pada Kode Etik Profesi Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat dalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Namun, sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, dapat saja terjadi notaris melakukan kesalahan dalam melaksanakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ressy Amalia Soepandy, author

Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Kota Bogor = The supervision towards the notary implementation in Bogor

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21842

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anna Firman, author

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Undian Gratis Berhadiah

Penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan ajang promosi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk tertentu. Untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul di masyarakat dari penyclenggaraan undian gratis, maka setiap penyelcnggaraan undian tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial sebagaimana yang diatur dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T 24667

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Daniel, author

Perbandingan Pengawasan Notaris Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang N0 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T 27484

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Retno Erni Widyastuti, author

Fungsi dan tugas pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah : studi kasus di kotamadya Jakarta Timur

Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Badan Pertanahan Nasional mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu diantaranya, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum serta kebijakan masalah pertanahan meliputi penguasaan, pernilikan, penguunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14576

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bulan Purnama Dewi Legini, author

Prioritas dalam pemberian hak guna bangunan atas tanah (analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 131/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2005 JO Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 101/PDT/2006?PT.DKI tanggal 09 Mei 2006

Pada beberapa perseroan terbatas yang terdapat pemegang saham dari pihak asing, umumnya mereka membuat risalah rapat umum pemegang saham (Rapat) di bawah tangan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan tindak lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, risalah Rapat tersebut harus dinyatakan dalam suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19579

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yovita Pradita Abimanyu, author

Implikasi Hukum Akta Wasiat Terhadap Bagian Mutlak Para Ahli Waris yang Pembuatannya Didasarkan Pada Akta Kesepakatan Bersama dan Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tersebut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2685 K/Pdt/2020) = The Legal Implications of the Deed of Will for the Absolute Part of the Heirs whose Making is Based on the Deed of Mutual Agreement and Actions Against the Law of Notaries in Making the Deed of Will (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2685 K/Pdt/2020)

Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta wasiat oleh notaris seharusnya memperhatikan ketentuan asas legitime portie yang berlaku sebagai dasar dalam pembuatan akta wasiat tersebut. Hal ini karena setiap ahli waris harus menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga dapat memberikan kepastian bagi para ahli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heny Apriyani, author

Tanggung Jawab Notaris Dan Implikasi Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Disertai Dokumen Pendukung (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 13/B/MPPN/XII/2017) = Responsibilities of Notaries and Legal Implications of the Agreement on Bonds for Sale and Purchase Without Supporting Documents (Case Study of MPPN Decision Number 13 / B / MPPN / XII / 2017)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 30/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 2/2014") . Salah...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52461

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dicky Irfandi, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Cover Note Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit (Studi Kasus Cover Note No: 209/SK-NF/XII/2013 Dibuat Oleh Notaris Fmo Di Cikarang, Bekasi) = Notary`s Responsibility In Making Cover Note Related To Credit Agreement (Case Study Cover Note No: 209/SK-NF/XII/2013 Made By Notary Fmo In Cikarang, Bekasi)

Di dalam suatu perjanjian kredit bank, pada prakteknya terkadang kreditur dapat mencairkan pinjaman uang kepada debitur tanpa memastikan pengurusan proses akan jaminan debitur sudah lengkap dan selesai. Biasanya kreditur akan berpegangan terhadap covernote atau yang di dalam dunia praktek dikenal sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bagi...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52834

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian