Hasil Pencarian

Ditemukan 558 dokumen yang sesuai dengan query

Kemuning Senja Ramadana, author

Analisis yuridis tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik yang dilakukan oleh notaris/PPAT = Juridical analysis on crime of counterfeiting letter in an authentic deed ducted by notary/PPAT

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47330

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amira Budi Athira, author

Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Berkaitan Dengan Pelanggaran Aspek Formal Substansial Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 569 K/TUN/2019 Juncto. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/G/2018/PTUN-TPI) = The Role of the Regional Notary Honorary Council Related to Violations of Formal Substantial Aspects in State Administrative Courts (Study of Supreme Court Verdict No. 569 K/TUN/2019 Juncto. State Administrative Court Verdict No. 13/G/2018/PTUN-TPI)

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Issabella Marchelina, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Ketidaksesuaian Pembuatan Akta Jual Beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn) = Responsibility of Notaries/PPAT for Discrepancies Making Purchase Deed with the Previous Binding Agreement Sale and Purchase Agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Narumi Bungas Gazali, author

Akibat Hukum Penyimpangan Pemanfaatan Dana Donasi Ditinjau Dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 (Studi Kasus Pada Yayasan XXX) = Legal Consequences Of Irregularities In The Use Of Donation Funds Reviewed From Article 6 Of Government Regulation No. 29 of 1980 (Case Study on XXX Foundation)

Pemotongan dana donasi sebesar lebih dari 10% yang dilakukan oleh Yayasan XXX merupakan bentuk penyimpangan dari Pasal 6 PP 29/1980 dan mencederai maksud dan tujuan yayasan sebagai non profit organization. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari penyimpangan dana donasi oleh Yayasan XXX ; dan, peran notaris untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Biandari Ratih Hanggarwati, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan majelis pengawas pusat notaris atas perkara yang sama dengan dua putusan yang berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013)= Juridical review of central supervisory assembly decisions on a case with two different decisions Study on Decision Number 04/B/Mj.PPN/2012 and Decision Number 07/B/Mj.PPN/V/2013) / Biandari Ratih Hanggarwati

ABSTRAK
Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42455

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nawang Wulan, author

Tinjauan yuridis kewenangan majelis pemeriksa pusat notaris untuk mengadili sendiri : studi kasus terhadap Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 = Judicial review concerning about authority supervisory council notary center to do own prosecute : case study about Decree No. 07/B/Mj.PPN/V/2013 / Nawang Wulan

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan Majelis Pengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesi notaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39086

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Sakina, author

Status Hukum Komite X sebagai Pemegang Saham PT. Y Menurut Anggaran Dasar PT. Y dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Akta Perjanjian Nomor 09 Tanggal 14 Agustus 2009, dibuat di hadapan N, Notaris di Banda Aceh). = Law Status of Komite X as Shareholder of PT. Y Based on Article of Association of PT. Y and Law Number 40 Year 2007 concerning Limited of Liability Company (Case Study: Deed of Agreement Number 09 dated 14 August 2009, made before N, Notary in Banda Aceh)

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tidak terdapatnya kausa yang halal dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian ini terkait dengan kepemilikan saham oleh komite. Di mana berdasarkan UUPT, komite bukan termasuk dalam subjek hukum yang boleh menjadi pemegang saham dalam perseroan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42159

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pelealu, Cinthya Melissa Vina, author

Tinjauan hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dan kedudukan harta benda dalam perkawinan = Law review against unregistered prenuptial agreements

Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah perjanjian kawin yang tidak didaftarkan berlaku efektif kepada pihak ketiga dan bagaimanakah kedudukan harta benda dalam perkawinan tersebut apabila perjanjian kawin yang dibuat tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini. Perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42639

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irvan Fernando, author

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia = Notary responsibility in fiduciary registration

Pendaftaran merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia yang penting artinya untuk melindungi kepentingan kreditor. Maraknya kasus fidusia ulang yang dilakukan oleh debitor yang beritikad tidak baik, sehingga harus diperhatikan betul oleh para pihak yang berkepentingan termasuk Notaris. Tesis ini membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia. Bentuk penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39095

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yosa Yuliasti, author

Implikasi perjanjian simulasi dalam akta jual beli yang obyeknya hak atas tanah studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2253k pid 2012 = Implications for simulation of agreement on the deed of sale and purchasing agreement of land right object

Tesis ini ini bertujuan untuk mengetahui (1) implikasi hukum perjanjan simulasi yang terjadi dalam kasus jual beli yang obyeknya hak atas tanah yang dimulai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris H. T. A. SH. pada tanggal 03 Seotember Nomor 11 Tahun 2010 i yang diiikuti dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42781

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian