::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 558 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Evan Dewangga Cenggana, author
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam persetujuan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris : studi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN = Principles of good governance in Notary investigation approval by Notary Honour Assembly : case study Decision of The Administrative High Court of Medan Number 119/B/2019/PT.TUN-MDN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu mengenai pembinaan Notaris yang dalam Pasal 66 ayat (1)...
2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Dewangga Cenggana, author
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam persetujuan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris : studi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN = Principles of good governance in Notary investigation approval by Notary Honour Assembly : case study Decision of The Administrative High Court of Medan Number 119/B/2019/PT.TUN-MDN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu mengenai pembinaan Notaris yang dalam Pasal 66 ayat (1)...
2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ambhara Reyhan Anfeis, author
Sikap Diam Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Surat Permohonan Pemanggilan Pemeriksaan Notaris Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Notaris (Studi Kasus Notaris Ev Di Kota Bekasi) = The Silence Of The Notary Honorary Council Against The Request For Summons For A Notary Examination Causing A Loss To The Notary (Case Study Of Notary Ev In Bekasi City)
Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang memberikan pembinaan dan menjamin perlindungan hukum bagi notaris. Namun terdapat permasalahan yang memperlihatkan bahwasanya Majelis Kehormatan Notaris tidak melaksanakan fungsi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lury Elza Alex, author
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran kode etik akte yang dibacakan tidak patut dan notaris yang tidak seksama dalam membuat akta (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007 tertanggal 26 Februari 2007 = Judicial review of the deed code violation improper narrated and notary deed not thoroughly in making a case study examining council decision notary region Eest Java No.129/MPW-JABAR/2007 dated February 26 2007
[ABSTRAK
Notaris dalam prakteknya melakukan pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan syarat formil dan materiil, diantaranya adalah dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41401
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Maulidayanti, author
Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah atas jual beli tanah warisan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum (Study Putusan Nomor : 97/PDT/2011/PT.BJM)= Responsibility of the notary office as soil makes act on the sale and purchase of land inheritance act against the possibility of unlawful acts the (Study Putusan Nomor : 97/PDT/2011/PT.BJM)
[ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Untuk itu Notaris dituntut agar selalu berusaha dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42279
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Evi Janti, author
Tinjauan yuridis peran dan fungsi majelis pengawas notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 : kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 = Judicial review role and function assembly of notary supervisor post Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 : study of the Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 / Evi Janti
ABSTRAK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38717
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vivia Calista, author
Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kepalsuan Materiil (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019) = Responsibility of The Notary Binding Sale and Buying Agreement Deal with The False Material (Case Study of Decision of The Notary Region Supervisor Assembly Number 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019).
Tesis ini secara umum membahas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mana mengandung kepalsuan materiil atas akta tersebut. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat diperoleh melalui beberapa proses ataupun cara, yaitu pewarisan, wasiat, hibah ataupun jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Isnina Saraswati Hayuningtyas, author
Kewenangan majelis pengawas notaris memeriksa notaris dalam jabatan selaku PPAT Putusan MPW Sumatera Utara Nomor: 04/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/IV/2017 dan putusan MPPN Nomor: 08/B/MJ.PPN/XII/2014 = The authority of the supervisory board of notary to examine the notary in position as land deed official mpw decision 04/PMWN. Prov Sumatera Utara/IV/2017 and MPPN decision 08/B/MJ/PPN/XII/2014
Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49556
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Marcel Cio, author
Implementasi ketentuan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur = Implementation of a provision granting legal services free of charge for low income citizens in East Jakarta
ABSTRAK
Nama :Marcel CioNPM : 1406657065Program Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : Implementasi Ketentuan Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Wilayah Kotamadya Jakarta TimurPasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat 7 Kode...
2017
T49512
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ritonga, Lydia Indah Anneike, author
Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act
Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek; ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Kewajiban merahasiakan isi Akta dapat dikecualikan jika UndangUndang...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49446
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   >>