Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Titi Anggraini, author

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung dalam Kerangka Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga menjelaskan tentang proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan...

2009

T26173

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ulta Levenia, author

Partai lokal dalam otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme: studi komparatif Aceh, Indonesia dan Mindanao, Filipina = Local political party within special autonomy as a medium of separatism conflict resolution: a comparative studies Aceh, Indonesia and Mindanao, Philippines

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara induk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Edy Purnomo, author

Efektivitas kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2002-2013 = The effectiveness of the fund allocation policy on the special autonomy for improving the education sector in the Province of Papua and West Papua in 2002-2013

Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan...

Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis, 2016

T45484

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arifka Yusri, author

Apakah Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Kemiskinan, Kesehatan, dan Pendidikan? Studi dari Aceh, Indonesia = Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, and Education? Evidence from Aceh, Indonesia

Para pengamat ekonomi telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan sejak beberapa dekade yang lalu. Sehingga, banyak teori dan bukti empiris telah ditemukan sejak saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kaitan antara Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah, dengan indikator-indikator kemiskinan,...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ramzy Sayuda Patria Hani Putra, author

Analisis Kedudukan DPRP dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Menurut Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua = Analysis Of The Position Of The DPRP In The Local Government Of The Papua Province According To Decision Number 4/PUU-XVIII/2020 And Law Number 21 Of 2001 Concerning Special Autonomy Of The Province Of Papua

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diimplementasikan sebagai daerah otonom khusus. Otonomi Khusus yang diberikan didasari oleh adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Otsus Papua). Lebih lanjut, salah satu mekanisme kewenangan yang diberikan adalah dalam penentuan pengisian jabatan anggota...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sualang, Keane Natalia Christy, author

Pembentukan produk hukum Indonesia di daerah otonomi baru: Studi kasus Provinsi Papua Tengah = Formation of regional legal products in the new autonomous region: Study case Central Papua Province

Penelitian ini membahas mengenai pembentukan produk hukum daerah di daerah otonomi baru di Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu Provinsi baru di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan melakukan penelusuran atau pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, studi pustaka dan untuk menunjang hal tersebut dilakukannya wawancara terhadap narasumber...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sualang, Keane Natalia Christy, author

Pembentukan produk hukum Indonesia di daerah otonomi baru: Studi kasus Provinsi Papua Tengah = Formation of regional legal products in the new autonomous region: Study case Central Papua Province

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hendi Mikail Sidiq, author

Analisis dampak mandatory spending pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia = Analysis of the impact of government mandatory spending on Indonesia's Human Development Index / Hendi Mikail Sidiq

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

S60010

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lya Anggraini, author

Kebijakan pencegahan konflik di Kota Jayapura pasca Permendagri No. 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial = Jayapura City policy for conflict prevention at the local level

Kota Jayapura merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua yang rawan konflik vertikal-horizontal dan konflik elit.Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pencegahan konflikdi Kota Jayapura. Membahas bagaimana Pemerintah Kota Jayapura menurunkan Undang-undang No.7/2012 setelah Permendagri No.42/2015 untuk pencegahan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Model Ambiguitas Konflik untuk Implementasi...

2018

T50802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dance Yulian Flassy, author

Analisis Perekonomian Provinsi Papua dan Alternatif Kebijakannya : Tinjauan Implementasi UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang amat tertinggal di bldang perekonomian dan pembangunan dibandingkan dengan provinsi - provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini dialami sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963, terlebih lagi pada masa arde baru kemarin yang menerapkan...

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003

T11975

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian